Biwara

DUA KALI KE JOGJA, DUBES PERANCIS PIERRE ALAIN MIGNON KEMBANGKAN HUBUNGAN PARIWISATA-BUDAYA-EKONOMI

2010-10-08T22:03:00.000-07:00

”Jogja terkenal di Perancis. Peran Sultan sebagai tokoh politik dan budaya, saya kagum secara personal kepada Sultan”, kata Dubes Perancis Pierre Alain Mignon mengawali diskusi hangat di Gedhong Wilis, Kamis (22/7/2010).

Sudah dua kali Dubes Perancis Pierre Alain Mignon menemui Gubernur DIY Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta. Kedatangannya kali itu, juga untuk menghadiri HUT ke-35 Lembaga Indonesia Perancis (LIP) dan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan pariwisata Perancis - DIY.

Kunjungannya difasilitasi oleh Garuda Indonesia, melalui program kunjungan ke beberapa provinsi, termasuk DIY. Garuda baru saja menandatangani kontrak pengadaan 10 buah pesawat Air Bus, yang diproduksi di Perancis. Program tersebut, kata Pierre Alain Mignon, merupakan cara yang bagus untuk mempromosikan pariwisata Jogja, dan untuk menjaga hubungan baik yang telah terjalin selama ini.

Sebelum menemui Sultan, Pierre Alain Mignon sudah mengunjungi Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata AMPTA, Kraton, menyaksikan tarian tradisional Yogya.

Kepada tamunya, Sultan berharap agar LIP dapat meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DIY. Paling sedikit, harap Sultan, bagaimana masyarakat Jogja bisa mendapatkan informasi yang lebih luas tentang Perancis, termasuk mensosialisasikan kepada mahasiswa yang ingin belajar di Perancis.

Sultan juga mengharapkan LIP dapat memberikan informasi, melalui film-film ilmu pengetahuan, modernisasi alat-alat tehnologi pertanian di Perancis. ”Tujuannya untuk membuka dialog dengan masyarakat tentang perkembangan teknologi dan mendorong sektor tersebut mewujudkan modernisasi”, jelas Sultan.

UNDANG PENGUSAHA INDONESIA PAMERAN DI PERANCIS

Sebagai Dubes Eropa untuk Indonesia, Pierre Alain Mignon ditugasi untuk mempererat kualitas hubungan Eropa-Indonesia. Untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, maka dalam kunjungannya Duber Perancis Pierre Alain Mignon, juga mengajak Ketua KADIN Perancis untuk Indonesia M. Philipe Zeller.

Philipe Zeller mengemukakan bahwa ia mempunyai tugas untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Perancis di Indonesia. Ia juga mempromosikan pariwisata dan peran Perancis sebagai pintu masuk ke Eropa. Philipe Zeller mengatakan sudah mengunjungi dan mengadakan dialog dengan Gubernur di beberapa provinsi, untuk melihat potensi yang dapat dikembangkan bersama dengan Perancis.

Dalam kesempatan itu ia mengundang DIY untuk ikut serta dalam Pameran Tunggal Indonesia di Perancis pada April 2011.

”Melalui pameran tersebut dimaksudkan agar orang Perancis bisa lihat produk komoditas Indonesia. Supaya image berubah, dan banyak investasi Perancis di sini”, ungkap Philipe Zeller.

Sultan menyambut baik tawaran KADIN Perancis untuk meningkatkan kerjasama investasi dengan DIY. Untuk itu dipersilahkan untuk membicarakan hal tersebut lebih detail dengan instansi teknis.

” Kalau ada pengusaha Perancis bisa investasi di DIY, kami bisa fasilitasi. Infrastruktur, IT tidak masalah. Di sini kondisinya relatif aman, tidak ada instabilitas atau demontrasi buruh”, jelas Sultan. Sultan juga menjelaskan pembangunan Inlad Port untuk mempermudah ekspor impor dari Yogya. Walaupun harus melalui Semarang, namun diusahakan ada kemudahan, sehingga pengurusan ekspor dapat diselesaikan di Yogya, tidak perlu sampai Semarang.

TIM MEDIS PERANCIS, TERAKHIR TINGGALKAN JOGJA

Kepada tamunya, Sultan yang pernah tinggal selama 2 minggu di Rivera, Perancis, ketika pada acara Festival Film Cannes, secara khusus juga menyampaikan terima kasih atas bantuan Perancis selama penanganan gempa di DIY 4 tahun yang lalu. Termasuk bantuan Crisis Center yang akan diresmikan pada Oktober 2010 nanti.

”Perancis telah membangun tempat pengobatan di Alun-alun Utara. Dan Tim Kesehatan Perancis tersebut yang terakhir meninggalkan Jogja”, kata Sultan.

Masih terkait dengan penanganan gempa, Sultan mengucapkan terima kasih atas bantuan Crisis Center yang direncanakan akan diresmikan operasionalnya pada bulan Oktober 2010. Lembaga yang didukung dengan peralatan canggih tersebut, berfungsi melaksanakan pengendalian secara terpadu dalam pencegahan dan penanganan bencana di Provinsi DIY.

Bale Woro, Agustus 2010

Biarpun Bergelar Sayidin Panatagama Khalifatullah, Sultan Tetap Pluralis

2010-10-08T22:01:00.000-07:00

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mjendapat kehormatan kunjungan Peserta Mancanegara PPRA XLV Lemhanas RI adakan kunjungan ke Provinsi DIY. Rombongan dipimpin oleh Prof. Dr. Sudaryono, SU dan terdiri dari Laksma AL Dato Pahlawan Syed Zahiruddin Bin Syed Osman (Malaysia), Brigjen AD Hussein Rashed Awwad Alabbass (Yordania), Kolonel Udara Hamsani Bin Abdul Hamid (Brunei Darusalam), Kolonel AD Bouzid Djamel (Aljazair), serta Kolonel AD Seangaroon Amomthawonsakul (Thailand).

Dalam perftemuan di Gedhong Wilis, Selasa (28/9/2010), tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan berbagai hal terkait dengan budaya, tradisi dan filosofi. Baik ditinjau dari sosial budaya maupun kepemimpinan. Mereka memang ingin mengenal lebih dekat budaya lokal ke DIY, serta memperoleh gambaran tentang potensi sosial budaya DIY dalam peningkatan hubungan sosial budaya antar warga Negara, maupun antar Negara, serta memperoleh manfaat dari obyek-obyek yang dikunjungi.

Sultan mengawali uraiannya dengan menjelaskan proses perkembangan peradaban di Yogyakarta, dimana Dinasti Mataram mengalami 4 periode sejarah yaitu pertama, Mataram Kuno pada abad 7 yang menghasilkan Borobudur sebagai symbol peradaban Budhis; kedua, Mataram Hindu, abad 9 yang menghasilkan Candi Prambanan sebagai peradaban Hindu; ketiga, Mataram Islam, awal 14 akhir,diawali dengan berakhirnya kejayaan Kerajaan Majapahit, hingga kemudian kerajaan berpindah ke Demak, dan akhirnya ada di Surakarta dan Yogyakarta.

“ Pada waktu bangun Yogya, Hamengku Buwono I menggunakan planologi kota dengan filosofi yang tetap dipegang teguh hingga kini”, ungkap Sultan.

HB I menciptakan poros (sumbu) filosofi Gunung Merapi – Tugu Pal Putih (Tugu Golong-Gilig) – Kraton – Panggung Krapyak – Laut Selatan. Poros Kraton – Tugu Pal Putih - Merapi, lanjut Sultan, secara simbolis melambangkan hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablunmin Allah). Sedang Kraton – Panggung Krapyak – Laut Selatan melambangkan hubungan manusia dengan manusia (Hablun min Annas).

Atas dasar filosofi itu, maka Sultan yang bertahta mempunyai kewajiban menghantarkan setiap orang atau umat, dilambangkan Kraton ke Utara, agar mencapai keimanan dan ketaqwaan. Sedang Kraton ke Selatan melambangkan bahwa rakyat dan pemimpin harus menjadi satu, atau Manunggaling Kawula Gusti.

“Kalau umat tidak taqwa, berarti hanya berhenti sampai Pasar Beringharjo, simbol aspirasi manusia yang mementingkan kehidupan duniawi. Atau hanya sampai di Kepatihan, yang melambangkan aspek duniawi, atau kekuasaan”, tandas Sultan.

“Sedang Kraton ke Selatan, melambangkan rakyat dan pemimpin jadi satu. Apa artinya rakyat, kalau tidak ada pemimpin. Apa artinya pemimpin kalau tanpa rakyat. Sehingga Sultan harus bicara benar, berbuat benar dan berpikir benar”, ungkap Sultan.

Terus Dorong Dialog Antar Agama

Berkaitan dengan gelar yang dimiliki, Sayidin Pantagama Khalifatullah, Sultan mengatakan, biarpun bergelar Islami, Sultan tetap memegang teguh pluralitas, tidak membedakan suku, agama atau ras.

Prinsip tersebut yang terus membuat Sultan mendorong terjadinya dialog antar agama di Yogyakarta. Dalam konteks pemerintahan, rekruitmen dan penempatan pejabat juga tidak membedakan latar belakang etnis dan agama. Pemuka masyarakat dan tokoh agama di Yogyakarta juga berasal dari berbagai latar belakang agama dan etnis.

“Dialog antar peradaban, di Yogya, dialog interfaith menjadi kekuatan yang sangat signifikan”, tandas Sultan.

Berbagai agenda dialog antar agama terus diselenggarakan di Yogyakarta. Misalnya dialog Tim Akademis dengan Jerman membahas pluralitas agama. Dalam waktu dekat Yogyakarta juga akan menerima Tim Dialog Antar Agama dari Italia dan Spanyol.

Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono

Berkaitan dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, Sultan menyampaikan, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sehingga punya kewajiban mengagungkan asma Allah. Untuk itu manusia harus bisa bersatu dengan alam.

“ Karena bumi memberi harapan manusia untuk hidup, bukan untuk dikuasai demi kemakmuran manusia”, tandas Sultan.

Berkaitan dengan itu ada 3 kriteria yang harus diperhatikan, yaitu pertama, keselamatan dunia – alam akan tetap utuh kalau didasari keraifan manusia; kedua, sifat-sifat keutamaan manusia – disiplin, kejujuran, profesionalisme, integritas - yang memungkinkan tetap utuhnya bangsa dan negara; dan ketiga, keselamatan manusia hanya dimungkinkan oleh karena rasa kemanusiaannya.

“Dari 3 hal itu, setiap manusia berpegang pada 2 rasa, yaitu rasa kemanusiaan dan rasa ketuhanan”, ungkap Sultan.

Dan berkaitan dengan masyarakat, lanjut Sultan, maka yang harus dibangun ada 2 hal yaitu dibangun kebersamaan – dimana gotong royong jadi kekuatan, dan disiplin jadi motivasi masyarakat, baik yang termasuk golongan miskin, menengah atau kaya, agar membangun kebersamaan, tanpa sekat sehingga potensi bisa ditumbuhkan, tanpa timbul kecemburuan.

“Pengalaman gempa bumi 2006 menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut, kearifan lokal tersebut, masih terus terpelihara dan menjadi kekuatan masyarakat”, ungkap Sultan sambil menjelaskan bahwa karena gotong royong dan kebersamaan, maka dalam waktu 2 tahun masyarakat bisa menyelesaikan pembangunan 170 ribu rumah.

Dalam kesempatan itu Sultan juga menyampaikan tema yang diangkat ketika memotivasi masyarakat untuk bangkit kembali setelah terkena gempa, yaitu “ Kehilangan harta benda, sama dengan tidak kehilangan apapun. Kehilangan nyawa sama dengan kehilangan setengah, dan kehilangan martabat seseorang,sama dengan kehilangan segalanya”.

Tema tersebut ternyata menjadi kekuatan, tidak saja untuk bangkit dari keterpurukan akibat gempa, namun juga untuk membangun integritas masyarakat. Selain itu karena aspek spiritualitas masih dipelihara oleh masyarakat Yogya, sehingga pembangunan paska gempa berjalan dengan aman, dan di Yogya juga tidak terjadi konflik antar agama atau antar etnis.

“Hal tersebut sangat penting dalam pembangunan masyarakat, sehingga Yogya tetap punya identitas”, ujar Sultan.

Modernisasi vs Westernisasi, Perlunya Rekayasa Sosial

Pemimpin mempunyai kewajiban untuk men-engeneering masyarakat agar tidak terjadi bias antara modernisasi dan westernisasi.

“Misalnya, Mac-Donald, Kentucky Fried Chicken, sering diidentikan dengan modernisasi, padahal sebenarnya merupakan produk food westernisasi”, kata Sultan.

Modernisasi adalah bagaimana masayarakat berubah dari berbagai ciri-ciri kultur agraris, seperti pasif, tunggu perintah, kurang inisiatif, agar mengalamai transformasi yang sesuai dengan tuntutan era industri, seperti masyarakat yan g aktif, kreatif, efisien, tidak tunggu perintah, dst.

“Tugas pemimpin adalah bagaimana bisa merekayasa masyarakat, untuk secara bertahap melakukan perubahan sosial”, tandas Sultan.

Sultan memberi contoh tentang kondisi petani di DIY yang tanahnya relatif sempit. Dengan kondisi tersebut petani tidak akan sejahtera tanpa memberi value teknologi dalam usaha pertaniannya, agar produktifitas meningkat dan bisa kompetitif. Untuk itu diperkenalkan benih unggul dan alat pertanian modern. Dalam konteks itu diperlukan perubahan perilaku, atau transformasi agar petani memiliki kesejahteraan yang lebih baik.

Contoh lain, menurut Sultan, petani menanam pohon ubi. Kalau bicara industrialisasi, maka ubi akan diolah menjadi tepung untuk roti. Konsekuensinya, dalam menaman ubi tidak lagi bisa kapan saja, namun harus terjadwal dan tepat waktu karena harus memenuhi kebutuhan industri.

Tanpa dilakukan engeneering, masyarakat tidak bisa mengikuti proses industrialisasi, karena diperlukan persyaratan-persyaratan kualitatif. Tanpa rekayasa, masyarakat tidak akan bisa jadi subyek industrialisasi, namun hanya menjadi obyek industrialisasi.

“Akibatnya akan terjadi kecemburuan sosial, serta timbul ketidak percayaan masyarakat terhadap proses yang ada”, tandas Sultan. Untuk itu pemimpin harus sering melakukan dialog dengan masyarakat untuk mendorong transformasi budaya.

Implementasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Filosofi tersebut juga harus diaplikasikan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dalam membangun masa depan Yogya, termasuk dalam proses pembangunan manusia Yogya masa depan. Harus dibangun budaya birokrasi yang berorientasi kepada kualitas pelayanan kepada publik.

“Birokrat harus bangga bekerja menjadi pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. PNS harus mempunyai rasa disiplin, kejujuran, inovasi, integritas, dan seterusnya. PNS harus menjadi abdi masyarakat, bukan penguasa”, tegas Sultan.

Dalam konteks APBD, maka penggunaan anggaran harus memberi manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mendapatkan manfaat dalam pengelolaan APBD.

Bale Woro, September 2010

Perawat Profesional Berstandar Internasional, Agar Bisa Menembus Negara Lain

2010-02-11T20:11:00.000-08:00

KEPATIHAN, YOGYAKARTA - Peningkatan profesionalisme perawat dan kemungkinan pengembangan rumah sakit anak menjadi topik pembicaraan antara Gubernur DIY Hamengku Buwono X dengan Dr. David Marsh dan Claire Marsh pada pertemuan yang diadakan di Gedhong Wilis, Kepatihan, Yogyakarta, Senin (8/2/2010). Nampaknya ada pula kesamaan isu yang didiskusikan, yaitu sulitnya perawat Indonesia untuk bekerja di negara-negara lain. Kendalanya, antara lain ketiadaan lembaga yang bisa memberi sertifikasi perawat yang diakui internasional..

Perkembangan lembaga pendidikan keperawatan di tanah air disatu sisi membuat Indonesia mampu memproduksi tenaga perawat dalam jumlah besar. Namun demikian lemahnya regulasi praktik keperawatan, yang berdampak pada sulitnya menembus globalisasi. Akibatnya kita tertinggal dari negara-negara Asia. Perawat kita sulit memasuki dan mendapat pengakuan dari negara lain, sementara mereka akan mudah masuk ke negara kita.

Dr. David Marsh menemui Sultan, salah satunya adalah untuk menawarkan solusi peningkatan profesionalisme perawat agar bersertifikat dan berstandar internasional. Tawaran tersebut tidak lepas dari pengalaman Marsh Foundation yang dipimpinnya, ketika memberikan bantuan obat-obatan dan tenaga medis pada waktu terjadi bencana Tsunami di Aceh dan gempa bumi di DIY beberapa tahun lalu. Jasa itu pula yang membuat Dr. David Marsh memperoleh penghargaan Satya Lencana Ksatria Bhakti Husada Aditya dari Pemerintah Republik Indonesia. Mars Foundation yang berkedudukan di Melbourne, Australia, juga mengelola rumah sakit dan lembaga-lembaga pendidikan di Australia dan di beberapa negara.

Menurud, Dr. David Marsh, Marsh Foundation yang dipimpinnya telah melaksanakan kerja sama dengan beberapa negara untuk melaksanakan pelatihan dan peningkatan ketrampilan perawat, sehingga mereka memperoleh sertifikat yang berlaku secara internasional. Dr. David Marsh juga menyampaikan bahwa anak yang terdidik, sehat dan bahagia akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di usia dewasanya nanti.

” Pada saat ini ada kesenjangan antara kemampuan perawat dengan dokter spesialis yang menangani pasien. Pengalaman yang saya lihat, di negara manapun perawat bisa memprediksi dan menganalisa kondisi pasien untuk keperluan pemeriksaan dokter. Di sini belum ada keberanian melakukan itu, sehingga masih tergantung dokter”, kata Sultan. Persoalan lai, menurut Sultan, perawat Indonesia belum bisa langsung bekerja di luar negeri, karena harus melalui test oleh Dewan Perawat Negara yang bersangkutan, misalnya Singapura dan Malaysia, sehingga masih harus ditraining lagi.

Permasalahan yang dikemukakan Sultan, nampaknya sejalan dengan program yang ditawarkan Marsh Foundation.

Dr. David Marsh mengemukakan melalui program yang ditawarkan maka perawat akan memperoleh pendidikan lanjutan, baik secara akademis maupun praktis sehingga perawat mempunyai kemampuan berstandar internasional, yang ditandai dengan pemberian sertifikat yang berlaku di negara-negara lain.

”Kami akan mendidik perawat agar mempunyai kemampuan lanjutan berstandar internasional, misalnya perawat yang menangani penyakit jantung, menangani gawat darurat, dll.”, kata Dr. David Marsh.

Tawaran Dr. David Mash kepada Sultan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan yang semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.

Indonesia menghasilkan demikian banyak tenaga perawat setiap tahun. Daya serap dalam negeri rendah. Sementara peluang di negara lain sangat besar. Inggris merekrut 20.000 perawat/tahun, Amerika sekitar 1 juta RN (Registered Nurse) sampai dengan tahun 2012, Kanada sekitar 78.000 RN sampai dengan tahun 2011, Australia sekitar 40.000 sampai dengan tahun 2010. Belum termasuk Negara-negara Timur Tengah yang menjadi langganan kita.

Peluang ini sulit dipenuhi karena perawat kita tidak memiliki kompetensi global. Karena itu sangat diperlukan lembaga yang berwenang memberi sertifikasi dan melakukan pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Lembaga ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, menentukan siapa yang boleh menjadi anggota komunitas profesi (mekanisme registrasi), menjaga kualitas pelayanan dan memberikan sangsi atas anggota profesi yang melanggar norma profesi (mekanisme pendisiplinan).

Tentunya kita tidak ingin hanya untuk memperoleh pengakuan Registered Nurse (RN) perawat kita harus meminta-minta kepada Malaysia, Singapura atau Australia. Negara yang telah memiliki Nursing Board. Mekanisme, prosedur, sistem ujian dan biaya merupakan hambatan. Belum lagi pengakua dunia internasional terhadap perawat Indonesia. Oleh karena itu, sesuatu yang ironis ketika banyak negara membutuhkan perawat kita tetapi lembaga yang menjamin kompetensinya tidak dikembangkan. Keprihatinan tersebut dikemukakan oleh Edy Wuryanto, SKp Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Propinsi Jawa Tengah dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) dalam sebuah situs internet.

Sebagai langkah konkret pembicaraan antara Gubernur dengan Dr. David Mars, disepakati kerja sama akan ditindaklanjuti dengan RS Sarjito dalam pengembangan Rumah Sakit Khusus Anak dan dengan Fakultas Kedokteran UGM dalam peningkatan profesionalisme perawat. Kerjasama tersebut dinilai paling praktis dan dapat segera dilaksanakan, karena UGM dan RS Sarjito mempunyai kapasitas untuk merealisasikan kerjasama tersebut.

Humas Pemprov DIY.

Dubes Jepang Kojiro Shiojiri Temui Sultan Bicara Penanganan Bencana

2010-02-02T23:22:00.000-08:00

Laporan: Biwara Yuswantana

Sama-sama pernah mengalami bencana gempa. Sama-sama mempunyai gunung berapi yang aktif. “Kesamaan “ tersebut menjadi alasan kerjasama antara Jepang dan Indonesia, dan antara provinsi di Jepang, Kobe misalnya, dengan Provinsi DIY. Kesamaan itu pula yang membuat pembicaran antara Dubes Jepang Kojiro Shiojiri dan Sultan mengalir, menarik dan substansial, ketika keduanya bertemu di Gedhong Willis, Kepatihan, Yogyakarta, Jum,at (13/11/09).

Kepada Sultan, Khojiro Shiojiri mengungkapkan, gempa di Kobe, 10 tahun lalu merupakan pengalaman penting bagi Jepang. Rupanya Jepang tidak menyia-nyiakan pengalaman tersebut sebagai sebuah pembelajaran. Banyak langkah penting dan mendasar ditetapkan oleh Pemerintah Jepang paska gempa Kobe. Pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk antisipasi gempa. Bangunan-bangunan baru harus lolos pemeriksaan sebagai bangunan tahan gempa.

Pemerintah Daerah dan LSM juga meningkatkan kerja sama melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan baru agar mematuhi persyaratan bangunan tahan gempa. Prioritas juga dilakukan. Bangunan-bangunan seperti rumah sakit dan sekolah diawasi dengan ketat pembangunannya, dan diterapkan standar bangunan yang paling tahan gempa. Keputusan itu tidak salah, karena tempat-tempat tersebut akan berfungsi sebagai tempat merawat korban gempa dan tempat pengungsian, apabila terjadi gempa. Dan sekolah, adalah tempat anak-anak, generasi muda belajar. Mengamankan mereka, berarti mengamankan masa depan.

“ Bangunan-bangunan yang paling tahan gempa adalah rumah sakit dan sekolah, karena gedung tersebut untuk merawat korban gempa dan tempat pengungsian apabila terjadi gempa”, kata Kojiro Shiojiri.

DIY memang belum punya pengalaman menangani gempa 8 SR seperti yang terjadi di Kobe, Jepang, 10 tahun lalu. Pengakuan itu juga disampaikan Sultan kepada tamunya. Didorong keinginan kuat untuk melindungi warga masyarakat DIY dari dampak gempa, Sultan pun menyatakan ingin mengetahui lebih jauh bentuk-bentuk dan rumusan kebijakan yang diambil Jepang, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten.

Sultan menginginkan ada kerjasama dengan JICA untuk mengirim tenaga ahli ke Indonesia, untuk memberikan informasi kebijakan yang ditetapkan, bentuk institusi, serta standardisasi yang ditetapkan untuk mengantisipasi gempa. Menurut Sultan, konsultan arsitek punya peran penting dalam merancang bangunan agar memenuhi standar tahan gempa. Untuk itu diperlukan ketentuan rinci, misalnya konstruksi bagaimana, materialnya seperti apa, sehingga Pemerintah bisa mengontrol. Masih seputar arsitektur bangunan tahan gempa, kepada Kojiro Shiojiri, Sultan mempertanyakan kemungkinan JICA bisa membantu mengkaji bangunan berasitektur Jawa, namun mempunyai konstruksi yang tidak membahayakan bagi penghuninya apabila terjadi gempa.

“ Bagaimana konsultan arsitektur dalam membuat rancangan bangunan bisa penuhi standar tahan gempa. Materialnya apa, kita bisa kontrol. Kami belum punya pengalaman”, kata Sultan.

Di tengah pembicaraan, Sultan juga mengungkapkan harapannya untuk menemukan material yang lebih kuat dan lebih baik sehingga bangunan rumah tidak membahayakan penghuninya dan tahan gempa. Beberapa kemungkinan disampaikan. Atap, misalnya, penggunaan genteng seperti yang selama ini dilakukan, mempunyai beban yang berat. Perlu dicari alteratif atap yang ringan, tidak memberatkan bangunan rumah, sehingga lebih aman. Di sisi lain penggunaan konstruksi aluminium yang lebih ringan, seperti banyak digunakan oleh lembaga donor dalam rehabilitas dan rekonstruksi, masih perlu diteliti kekuatannya bila gempa terjadi.

” Kalau terjadi gempa patah atau tidak, membahayakan penghuninya tidak ?”, ungkap Sultan.

Banyak ide dikemukakan Sultan, yang perlu ditindaklanjuti dengan penelitian. Misalnya penelitian untuk menemukan bahan untuk dinding, seperti partikel board, yang ringan tapi kuat, tahan hujan dan panas, serta tidak berbahaya bagi penghuni. Begitu pula material pengganti batu bata, mungkin dari ampas tebu, abu, atau bahan lainnya, sehingga menjadi material yang ringan namun kuat.

Sultan juga mengemukakan peran yang diharapkan dari Pusat Informasi Bangunan dan Gempa yang sedang dibangun. Institusi ini diharapkan bisa menampilkan produk-produk material bahan bangunan yang tahan gempa, sehingga masyarakat bisa memilih alternatif bahan yang tahan gempa namun terjangkau dari segi pembiayaan.

Apresiasi Kaisar Jepang

“ Kaisar Jepang sangat menghargai upaya Sultan dalam penanganan gempa Jogja, dan kami juga melaporkan ke Kaisar bahwa sekarang kondisinya sudah pulih”, kata Kojiro Shiojiri kepada Sultan. Apresisasi tersebut nenunjukkan perhatian Jepang terhadap penanganan gempa DIY.

Pada saat itu Jepang memberikan banyak bantuan ke DIY. Tidak saja berupa bahan-bahan kebutuhan masyarakat, namun juga mendirikan Rumah Sakit untuk merawat korban gempa.

Dubes Jepang rupanya juga mengkuti kegiatan Sultan membantu korban gempa di Sumatera Barat, dan dalam kesempatan bertemu Sultan menyampaikan rasa terharunya dengan kegiatan Sultan di Sumatera Barat.

Pemerintah Jepang mendukung kalau Yogyakarta akan menjadi Pusat Studi Gempa di Indonesia. Proses kearah itu terus diupayakan. Misalnya, beberapa tenaga ahli Jepang berada di Yogyakarta untuk mempelajari gempa DIY , 3 tahun lalu, tepatnya 27 Mei 2006, dan berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Liu Qi dan Sultan, Menggiatkan Kembali Hubungan Kebudayaan Tiongkok-DIY

2010-02-02T23:19:00.000-08:00

Oleh: Biwara Yuswantana

Bakpia dan bakso, sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Bakpia Patuk, bahkan telah menjadi oleh-oleh khas Kota Yogya. Bakso sangat mudah ditemui, tidak saja di berbagai sudut kota, tetapi sampai di pelosok-pelosok desa.

Hubungan China-Indonesia mempunyai sejarah panjang. Penyebar agama Islam di tanah Jawa, yang berjumlah 9 orang (Walisongo), sebagian merupakan tokoh Islam China yang masuk lewat Surabaya. Begitu pula dengan Kapten Tjeng Ho yang mendarat di Semarang. Perdagangan Tiongkok-Yogyakarta sudah ada sejak abad 9 M.

Peningkatan hubungan dan dialog budaya antara masyarakat DIY dan China, menjadi topik pembicaraan Sultan dengan Liu Qi Wakil Walikota Beijing dan Ketua Communist Party of China (CPC) Komite Kota Bejing ketika keduanya bertemu di Gedhong Willis, Kepatihan, Yogyakarta, Senin (30/11/09).

Dalam kunjungannya Liu Qi didampingi pejabat-pejabat dari Kota Beijing dan Kedutaan Besar China di Jakarta. Bahkan jumlahnya cukup besar untuk, 20 orang.

“Harapan saya, jauh sebelum Indonesia ada, sekitar abad 9-10, hubungan China-Indonesia sudah ada. Sudah terjadi dialog budaya, sehingga hal itu bisa dikembangkan lagi”, kata Sultan. Karena Yogya merupakan Kota Pendidikan dan Budaya, lanjut Sultan, apa mungkin China membuka lembaga kebudayaan di Yogyakarta. Melalui lembaga tersebut China bisa menampilkan informasi dan kebudayaan China, melaksanakan pertukaran misi kesenian dan budaya, atau menyelenggarakan studi bahasa China.

Kalau Lembaga Kebudayaan China bisa berdiri di Yogyakarta, akan semakin memperbanyak jumlah pusat-pusat kebudayaan Negara lain di Yogyakarta. Kepada tamunya Sultan menyampaikan, saat ini sudah beberapa negara membuka lembaga kebudayaan di Yogyakarta, seperti Jepang, Korea, Perancis, Belanda, dll. Melalui lembaga tersebut dapat diinformasikan kebudayaan, sejarah dan seni-budaya China. Begitu pula bisa dilakukan tukar menukar misi kesenian dan tempat studi tentang China.

“Yang penting masyarakat Yogyakarta punya kesempatan mengetahui dan membangun dialog budaya dengan lembaga yang ada”, jelas Sultan mengenai latar belakang perlunya pendirian Lembaga Kebudayaan China.

Kerjasama dengan provinsi-provinsi di luar negeri sudah banyak dilakukan, dalam bentuk Sister Province. Sultan berharap kerjasama serupa juga bisa dikembangkan dengan China. Sultan juga mendorong kemungkinan dibangunnya hubungan Sister-City antara Kota Yogyakarta dengan kota-kota di RRC. Tawaran ini disambut baik oleh Liu Qi, yang akan mencari kota-kota yang cocok bekerja sama dengan Yogyakarta.

Pariwisata juga menjadi bahan pembicaraan kedua tokoh. Liu Qi mendukung peningkatan kerjasama pariwisata. Liu Qi mengagumi keajaiban dunia yang terdapat di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, yaitu Borobudur dan Prambanan. Obyek wisata tersebut menjadi daya tarik wisatawan China untuk berkunjung. China, memiliki 5 obyek wisata yang menjadi warisan budaya dunia. Obyek wisata tersebut mampu menyedot sekitar 8 juta wisatawan untuk mengunjungi Cina, setiap tahunnya.

Liu Qi, yang juga menjabat Anggota Polibiro Partai Komunis China, siap membantu memperkenalkan kekayaan wisata dan budaya Yogyakarta kepada masyarakat Cina. Ia menyebut Yogyakarta merupakan Kota yang bagus, suku-suku bangsa bisa hidup rukun, Kota Budaya dan Sejarah. yang juga menjabat Anggota Polibiro Partai Komunis China Namun ia menyebut pentingnya pembangunan infrastruktur ke depan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan. Bandara yang lebih memadai dan jalan-jalan yang bagus, akan menarik lebih banyak wisatawan Tiongkok untuk berkunjung ke DIY.

Pemikiran Liu Qi ternyata sejalan dengan Sultan. Bahkan Sultan sudah melangkah. Pendekatan dengan Haian Air sudah dirintis, untuk membuka penerbangan langsung RRC – Jogja. Perpanjangan landasan Bandara Internasional Adisucipto juga sudah dikerjakan, tahun 2011 diharapkan selesai.

Tahun depan hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia sudah menginjak 60 tahun. Dalam peringatan tersebut, RRC akan mengirim Tim Kebudayaan yang akan mengadakan pertunjukkan di beberapa kota Indonesia. Sultanpun menyambut baik, kalau Tim Kebudayaan RRC bisa tinggal dan mengadakan pentas kebudayaan di Yogyakarta.

Sultan: Perlu Dirubah, Persepsi Islam Identik Timur Tengah

2010-02-02T23:18:00.001-08:00

DIY potensial menjadi pusat pengembangan dialog interfaith. Hal itu disebabkan karena masyarakat DIY yang toleran dan mengedepankan harmoni dalam berhubungan dengan sesama, melalui dialog budaya antar umat beragama, sehingga kondisi daerah tetap aman. Ke depan Provinsi DIY bisa menjadi tempat Sekretariat Dialog Interfaith.

Hal itu diungkapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, ketika menerima kunjungan Sembilan calon Duta Besar dan dua calon Konsul Jenderal Indonesia untuk kawasan Amerika, Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah, Asia, Asia Timur, dan Afrika (Thosari Wijaya, Joko Susilo, dll), pada Jum’at, 20 November 2009, di Gedhong Wilis, Kepatihan, Yogyakarta.
:
Gubernur berharap duta besar di Mesir, Maroko, Tunisia, serta negara-negara Afrika Utara atau Mediterania bisa mendorong negara-negara tersebut untuk membuka lembaga kebudayaan Islam di Yogyakarta. Dengan lembaga tersebut, diharapkan bisa memberi pencerahan kepada masyarakat melalui penyediaan perpustakaan, kesenian dan program-program kebudayaan untuk mengubah persepsi bahwa Islam identik dengan Timur Tengah, termasuk pandangan terhadap konflik Palestina dan Timur Tengah pada umumnya. Apabila pandangan tersebut belum bisa berubah, ekstremitas, kekerasan, serta teror akan terus terjadi. DIY juga siap menyediakan SDM untuk menjadi manajer lembaga tersebut, seperti yang selama ini dilakukan di lembaga-lembaga studi yang ada di Yogyakarta. Lembaga tersebut perlu untuk membangun dialog budaya, agar masyarakat tidak hanya bangga pada budaya sendiri, tetapi punya wawasan luas dan juga bisa mengapresiasi budaya bangsa-bangsa lain.

Indonesia, khususnya DIY mempunyai potensi sangat besar untuk mengembangkan dialog interfaith. Indonesia tidak mempunyai kendala historis, sehingga bisa mengembangkan dialog dengan Afrika, Eropa, Australia. Kalau pusat dialog interfaith bisa dibangun di Indonesia (DIY), maka hal itu akan menjadi kekuatan Indonesia dalam diplomasi luar negeri.

Televisi Pinggirkan Budaya Lokal

2009-06-15T19:21:00.000-07:00

Masyarakat etnis sekarang semakin terpinggirkan, pada hal sebenarnya masyarakat etnis mempunyai identitas yang jelas. Bagaimana agar masyarakat etnis bisa eksis melalui teknologi informasi atau ditengah informasi global sekarang ini. Ketika saya di Jakarta dan melihat televisi, ternyata tidak ada nilai tambah untuk budaya lokal. Hal yang sama juga dirasakan ketika di Yogya. Tidak ada bedanya. Itulah kegelisahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diungkapkan di depan Dewan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu yang lalu.

Dari perspektif pembangunan jati diri bangsa, kegelisahan Ngarso Dalem itu bukan sesuatu yang aneh. Dari semua media massa, televisi merupakan sumber informasi yang paling berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, baru kemudian disusul surat kabar dan radio (Tabrani,2003). Menurut Tabroni, pengaruh televisi terhadap pola pikir masyarakat disebabkan karena televisi memiliki kemampuan mencitpakan kesan (image) dan persepsi bahwa suatu muatan dalam layar kaca menjadi lebih nyata dari realitasnya. Kekuatan dahsyat televisi melebihi media yang lain, mempengaruhi kehidupan dan emosi seseorang melalui gambar-gambar yang diperjelas dengan narasi. Makin menarik gambar yang ditampilkan, makin dalam pengaruh yang ditimbulkan. Berarti pemirsa akan lebih mengingat dan membayangkannya.

Kebudayaan merupakan sehimpunan nilai-nilai yang oleh masyarakat pendukungnya dijadikan acuan bagi perilaku warganya, dalam merespon berbagai gejala dan peristiwa kehidupan. Acuan itu berupa nilai-nilai, kebenaran, keindahan, keadilan, kemanusiaan, kebajikan. Di sisi lain nilai-nilai tersebut kemudian mewujud dalam bentuk peradaban, dimana terbangun norma-norma yang akan dijadikan tolok ukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat yang bersangkutan. Penjabaran nilai kebudayaan menjadi norma peradaban dapat dipandang sebagai pengalihan dan sesuatu yang transenden menjadi sesuatu yang immanen.

Pasang-surutnya kebudayaan sepanjang sejarah kemanusiaan nyata sekali ditentukan oleh sejauh mana kebudayaan itu masih berlanjut sebagai kerangka acuan untuk dijabarkan melalui sesuatu tatanan normatif. Dalam era kontemporer ini, suatu kebudayaan sebagai sistem nilai dapat dengan mudah didesak oleh sistem nilai baru, sehingga kebudayaan yang lama kehilangan dayanya sebagai acuan untuk menjabarkan norma-norma perilaku. Pada titik ekstrem, menurut Bungin (2005), pengaruh televisi dan membawa masyarakat kearah kehancuran moral dan pandangannya. Terlihat bahwa televisi dapat mempengaruhi perilaku, sikap dan bergerak kearah penghancuran pandangan, moral, persepsi, kepribadian dan budaya umat manusia.

Budaya mempunyai karakter dinamis dan berkembang dalam diri masyarakat. Karena proses yang bersifat inheren tersebut maka bisa saja terjadi suatu saat kita akan terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Dan budaya itu tidak akan mudah, untuk tidak mengatakan mustahil, diputar kembali agar kembali pada kondisi semula, seperti yang diharapkan.

Arus informasi dan interaksi budaya berskala global melalui media elektronik sekarang perlu kita cermati sejauh mana signifikan pengaruhnya dalam budaya lokal. Dalam kaitan ini, pertemuan antar-budaya jangan terutama digambarkan sebagai pertemuan antara dua fihak belaka, melainkan terjadi dengan keterlibatan sejumlah fihak secara segera (instantaneous) serta serempak (simultaneous). Teknologi informasi dan komunikasi menjadi sarana mempercepat proses tersebut.

Agar tidak sekedar retorik, harapan berbagai tokoh akan lestarinya budaya lokal, harus diikuti dengan upaya nyata memberi ruang dan media bagi tetap berlangsungnya interaksi budaya dengan masyarakatnya. Pertemuan antar-budaya yang demikian intens, dan sering bagaikan Daud dan Goliath. Tanpa dukungan kuat dari otoritas media, maka sulit bagi budaya lokal untuk tetap bertahan. Budaya lokal atau budaya etnis akan bernasib seperti benda-benda bersejarah yang teronggok diam di museum-museum, tak ada lagi relevansinya dengan kehidupan nyata masyarakat. Budaya etnis menjadi benda mati, terasing dan tak ditemukan lagi dalam realitas.

Kehidupan budaya sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya derajat kesadaran budaya dan tanguh-rapuhnya tingkat ketahanan budaya masyarakat pendukungnya. Serbuan budaya asing dan budaya global melalui media menyebabkan dominasi budaya asing dalam atmosphere budaya asli, dan lambat laun mengalami adopsi sehingga budaya asing bermertamorfose menjadi ‘model’ untuk ditiru.

Kecenderungan meniru itu, dalam kelanjutannya bisa terpantul melalui berkembangnya gaya hidup baru yang dianggap superior dibandingkan dengan gaya hidup lama. Berkembangnya gaya hidup baru itu dapat menimbulkan kondisi sosial dimana berlaku berbagai norma acuan perilaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan gaya hidup yang ditiru dan internalisasi budaya asing bisa berkelanjutan dengan timbulnya gejala keterasingan dari kebudayaan sendiri. Kondisi inilah yang sekarang sedang terjadi di tengah masyarakat kita, khususnya generasi muda.

Maraknya kegiatan entertainment, lebih-lebih didukung media massa elektronik misalnya, apakah hanya sekedar beresensikan nilai-nial rekreatif, atau justru sudah menjadi budaya baru yang derivasinya muncul dalam berbagai gaya hidup baru, seperti hilangnya nilai kesederhanaan, merosotnya etos perjuangan, merebaknya budaya instan, bahkan menguatnya hedonisme di tengah masyarakat. Kalau yang terakhir yang terjadi, maka persoalannya menjadi sangat serius, karena kontraproduktif terhadap perlunya sebuah bangsa yang bisa kompetitif dalam era global sekarang ini.

Persaingan merebut pangsa pasar antar stasiun TV, akhirnya berujung pada pilihan format program dan pola acara masing-masing stasiun. Iklan nampaknya menjadi rejim baru penguasa dunia media dan informasi abad ini. Dengan dana yang melimpah, iklan menjadi kekuatan yang mampu membuat hijau kuningnya program-program acara di televisi atau radio. Dampaknya, program acara akan tayang atau tidak, berlanjut atau tidak, tergantung pada rating dan itu tidak ada kaitannya dengan dimensi moral dan etika pada sajian televisi swasta. Apalagi sulit mengukurnya, karena sifatnya yang abstrak dan multi persepsi. Moral dan etika menjadi wilayah abu-abu bagi media, sulit untuk men-judge-nya, dan ini menjadi peluang media lebih leluasa mengeksploitasinya.

Kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai budaya bangsa sangat masuk akal bila dikaitkan dengan profil pemirsa yang setia berada di depan pesawat TV. Mengacu pada data SRI (Survey Reseach Indonesia), penonton acara televisi yang paling setia di negeri ini justru pelajar, kelompok usia yang sangat rawan terhadap berbagai pengaruh itu. Menurut SRI pula, jika karyawan dan ibu rumah tangga hanya menghabiskan 2,3 hingga 2,8 jam sehari di depan pesawat televisinya, maka pelaiar menghabiskan waktunya 3,1 jam sehari di depan pesawat tersebut. Dengan waktu sebanyak itu, bisa dibayangkan seberapa besar pengaruh yang bisa diakibatkan acara-acara TV yang tidak pro budaya lokal, namun tak hentinya menampilkan adegan kekerasan (fisik dan psikhologis), gaya hidup baru yang cenderung semakin permisif dan melemahkan peranan norma dan nilai budaya lokal untuk digantikan dengan nilai baru.

Rekayasa budaya merupakan sebuah upaya yang perlu dilakukan. Persoalannya, dan ini realita yang terjadi, budaya lokal atau tradisi dan media elektronik di bawah penguasaan rejim periklanan sekarang ini, ibaratnya air dan minyak. Pada hal, seperti diuraikan didepan, media massa elektronik mampu membentuk trend setter baru melalui acara-acaranya, dan sangat besar kekuatannya dalam pembentuk budaya pop di masyarakat era sekarang. Hanya TV RI atau TV lokal yang mau menampilkan budaya etnis atau budaya lokal dalam tayangannya. TV Jogja, dengan semboyan “ Media Publik Kita”, berusaha mengangkat konten budaya lokal, melalui berbagai acaranya seperti Angkringan, Pangkur Jenggleng, Karang Tumaritis, dan lain-lain. Jogja TV berusaha mewujudkan trade mark-nya “ Tradisi Tiada Henti “, melalui berbagau acara yang dikemas dalam nuansa budaya, seperti Langen Swara, Langen Laras, Geguritan, Kawruh, Menembus Batas, dan lain-lain.

Kita perlu memberi apresiasi atas upaya mengangkat budaya lokal oleh kedua stasiun televisi tersebut. Yang masih jauh dari harapan adalah radio. Radio di daerah nampaknya larut dalam arus budaya pop. Lebih-lebih dengan adanya radio jaringan, maka frekwensi radio semakin meminggirkan konten budaya lokal. Sulit untuk menemui penyiar yang berbahasa Indonesia dengan gaya lokal, atau memberikan aksentuasi etnis dalam berdialog dengan pendengarnya. Tidak ada acara budaya lokal atau budaya etnis yang menjadi ikon penyiaran radio, kecuali beberapa radio yang masih mempertahankan acara-acara budaya, seperti yang selama ini disiarkan.

Upaya membangun budaya lokal menjadi mainstream penyiaran radio dan penayangan televisi memerlukan komitmen politik dan sekaligus kesamaan visi didalam masyarakat. Dalam bahasa yang lebih sederhana, transformasi budaya perlu dikawal, tidak bisa dibiarkan ikut mekanisme pasar. Kepekaan semua pihak terhadap fenomena-fenomena baru perlu ditumbuhkembangkan. Dan yang jauh lebih menentukan komitmen media untuk mengangkat konten budaya lokal dalam program-program yang diproduksinya. Kemasan baru mungkin perlu dilakukan, agar budaya lokal bisa diterima oleh generasi muda.

Budaya popular adalah budaya idola. Bahkan Sang Idola, tak peduli seperti apa kualitas kehidupannya, menjadi Dewa Baru bagi pemuja entertainment. Sesuatu yang sebelumnya biasa dan tidak laku akan berbeda ketika hal itu dilakukan, dipakai, dan diucapkan oleh sang idola. “Status”-nya akan berubah dengan cepat, dan dengan mudah akan diadopsi oleh para pengidolanya.

Persoalannya lain, dari perspektif hukum, apakah UU Penyiaran mampu berfungsi sebagai regulasi yang mendukung rekayasa budaya untuk memberi ruang pada tampilnya budaya etnis. Apakah UU mampu membangun komitmen penyelenggara siaran televisi di dalam negeri agar mau mengangkat budaya lokal, antara lain budaya etnis dengan identitas yang dimiliki, dalam siaran dan tayangan-tayangannya. Akhir tahun 2009, menjadi batas waktu efektifitas televisi berjaringan. Ketentuan bahwa TV Nasional harus mempunyai jeringan dengan televisi lokal, memberi harapan akan terangkatnya budaya etnis /lokal melalui layar kaca. Last but not least, komitmen pada keadiluhungan budaya sendiri (budaya lokal) menjadi kunci efektifitas ketentuan tersebut.

Kalau tidak maka pemberdayaan masyarakat menjadi strategi terakhir yang bisa diharapkan. Strategi budaya perlu disestimatisasikan melalui pendidikan dan interaksi budaya masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa menjadi subyek atas informasi, yang mempunyai kemampuan untuk memilih dan memilah jenis informasi dan hiburan yang layak dikonsumsi. Itu pun tidak mudah. Pertanyaannya, apakah peran itu bisa diserahkan kepada masyarakat, karena yang terjadi adalah ketidakberdayaan. Pilih tayangan yang berkualitas, itu kampanye yang sering dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia. Dampingi anak ketika menonton televisi, itu himbauan yang lain. Pilihan itu sebenarnya sangat mudah, hanya sebatas memencet remote control, namun sangat sulit ketika budaya lain (baca: rejim iklan) sudah sangat kuat mencengkeram kesadaran pemirsa.
Drs. Biwara Yuswantana,MSi.

Menakar Komitmen Transparansi, Ditinjau Dari Kelembagaan

2009-03-15T19:37:00.000-07:00

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi DIY kembali disibukkan melakukan penataan kembali struktur organisasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi DIY, bahkan sudah memulai proses ini akhir tahun lalu, berbagai wacanapun sempat muncul di permukaan. Mulai dari adanya pendapat bahwa dengan usulan Pemprov DIY terjadi penggelembungan jumlah satuan organisasi. Rentetan selanjutnya bisa ditebak, jabatan bertambah, fasilitas yang disediakan akan lebih banyak dan muaranya pada alokasi anggaran untuk lembaga juga akan meningkat. Kontroversipun kemudian merebak. Tarik menarik antara berbagai pemikiran, mungkin juga kepentingan juga ramai di berbagai persidangan legislative.
Penataan kelembagaan memang menjadi perintah undang-undang. PP 41 tahun 2007 Pasal 51 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Artinya satu tahu setelah 23 Juli 2007, saat PP ini ditetapkan, pemerintah daerah harus sudah menggunakan struktur organisasi yang baru.
Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain bahwa di daerah ada lembaga teknis daerah dan dinas daerah. Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana diatur pada Pasal 8, merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang bertugas tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, antara lain perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
Sedangkan Dinas Daerah, sesuai bunyi Pasal 7, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
Pada Pasal 22 diatur pula bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas, salah satunya adalah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Pertanyaannya kemudian, relevankah perumpunan ini bagi seluruh daerah di Indonesia.
Semangat desentralisasi memang coba diakomodir dalam PP ini, yaitu dengan membuat scoring untuk menentukan jumlah kelembagaan yang akan dibentuk. Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel: jumlah penduduk; luas wilayah; dan
jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Persoalannya apakah variable-variabel tersebut sudah mencerminkan kondisi daerah, tentu masih perlu dicermati. Sisi lain, yaitu content, yaitu perumpunan urusan ternyata masih kental dengan semangat penyamarataan. Paling tidak daerah kurang diberi ruang untuk melakukan perumpunan urusan, sesuai kondisi daerah. Pada hal perkembangan, cakupan dan tingkat kesulitan tiap-tiap daerah pasti berbeda. Komunikasi dan Informasi di Provinsi Papua, tentu akan berbeda pendekatan dan metodenya, serta kebijakannya, dibanding Provinsi DIY. Begitu pula dengan urusan perhubungan, misalnya.
PP no. 41/ 2007 mengamanatkan semua instansi yang mengurusi Komunikasi dan Informatika harus berbentuk dinas. Selain itu, kalau PP tersebut diterapkan sepenuhnya maka berdasarkan rumpun urusan, maka urusan komunikasi, informasi dan perhubungan dapat diwadahi dalam satu dinas, misalnya menjadi: Dinas KomInfo dan Perhubungan.
Terkait dengan masalah di atas, maka tulisan ini mencoba melempar wacana kepada publik tentang 4 (empat) hal mencakup: Kelebihan dan kekurangan menjadi Dinas, Kemungkinan bergabung dengan Perhubungan, dan Konsepsi struktur organisasi dan tata kerja Dinas KomInfo.
Saat ini fungsi komunikasi dna informasi diwadahi dalam Badan Inforasi Daerah (BID), saat ini mencakup 4 bidang, yaitu: Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Layanan Teknologi Informasi , Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi, dan Bidang Promosi Daerah. Selain itu, BID mempunyai “unit khusus” yaitu Plaza Informasi, yang merupakan layanan informasi publik terpadu. Layanan ini bersifat operasional langsung ke masyarakat.
Sebagai suatu badan, BID bertugas juga mengusulkan kebijakan lintas instansi, misalnya terkait pengembangan e-Government dan Digital Government Services (DGS). Berbagai program dan kegiatan sudah dilaksanakan, seperti penyusunan Blueprint DGS, pengembangan layanan berbasis IT untuk bidang-bidang unggulan ( pendidikan, perdagangan) dan segera menyusul bidang ketenaga kerjaan dan pertanian. Selain itu juga mengembangkan e-govt di Provinsi DIY. Situs resmi Pemeirntah Provinsi DIY www.jogjaprov.go.id beberapa kali meraih prestasi dengan menerima Award dari Majalah Warta Ekonomi.Prestasi terbaik berupa Best of The Best e-Gov yang diterima 2006 lalu.
Apabila dibentuk dinas, maka layanan operasional dapat lebih banyak atau besar. Sebagai dinas yang menangani komunikasi dan informatika, maka kehumasan dan promosi daerah perlu ditempatkan di luar dinas ini. Tetapi sebagai dinas (yg lebih banyak sifat operasionalnya), Dinas KomInfo kehilangan tugas untuk mengusulkan kebijakan lintas instansi, maka kalau fungsi ini masih diperlukan, maka fungsi perumusan kebijakan tersebut perlu dipegang oleh Bappeda atau Asisten Sekda.

Penggabungan Kominfo dan Perhubungan
Urusan KomInfo dan Urusan Perhubungan masing-masing (di DIY) sudah berkembang meluas dan makin jauh berbeda.
Perhubungan lebih mengurusi angkutan barang dan penumpang serta lebih bersifat lapangan yang “keras” (karena mengurusi pihak-pihak yang tugasnya di lapangan yang sarat dengan benturan kepentingan, sehingga sering terjadi konflik di lapangan). Di banyak negara fungsi yang di Indonesia ditangani oleh Departemen atau Dinas Perhubungan, ditangani oleh Dinas Transportasi. Sehari-hari urusan ini berkaitan dengan angkutan jalan, terminal, trayek, kru angkutan, dll. Urusan yang khas transportasi dengan berbagai dinamika persoalannya. Kedepan urusan transportasi akan semakin berat, seiring dengan peningkatan lalu lintas, baik frekwensi, jumlah pelaku, ataupun intensitas persoalannya. Mewujudkan tuntutan public untuk menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan efisien bukanlah tugas yang ringan. Belum lagi mendorong agae transportasi bisa mendorong mobilitas penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terlalu berat untuk ditangani oleh setengah dinas ( kalau perhubungan dan komunikasi informasi digabung).
Sebagai misal, Situs Departemen Transportasi Amerika mencamtumkan tugas pokok dan prioritas Departemen yang sekarang dipimpin oleh Mary E Peters, sebagai US Transportation Secretary, yaitu “ The American people deserve the safest, most secure, and most efficient transportation system possible. Our top priorities at DOT are to keep the traveling public safe and secure, increase their mobility, and have our transportation system contribute to the nation's economic growth ,”
Disisi lain kominfo lebih mengurusi komunikasi, informasi dan teknologi informasi (TI), yang lebih bersifat “bekerja dari kantor” dan “lunak” karena lebih pada human resources massif. TI sendiri berkembang pesat, yang menyebabkan perbedaan dengan urusan perhubungan menjadi lebih jauh.
Urusan KomInfo mencakup e-government, dan e-gov ini telah menjadi unggulan DIY serta DIY telah menjadi barometer nasional dalam hal ini. Bila urusan Kominfo digabung dengan urusan perhubungan, maka akan sangat disayangkan bila unggulan tersebut hanya ditangani oleh “separoh” dari kekuatan sebuah dinas, sebagaimana beratnya urusan perhubungan.
Dalam waktu dekat, Jogja Cyber Province (JCP), yang didalamnya ada DGS, akan dicanangkan oleh Gubernur DIY. Akan sangat dipertanyakan bila program kerja JCP “hanya” akan dikoordinasikan oleh “separoh” dari kekuatan suatu dinas. Memilih Kepala Dinas yang tepat dan mampu mungkin juga sulit, bila perhubungan digabung dengan komunikasi dan informasi.

Konvergensi 3 C ( Computing, Communication, dan Contens)

Pada era IT sekarang ini, tiga C, yaitu Computing, Communication dan Contents telah mengalami konvergensi (saling mengisi) dan ini menjadi basis dan pengembangan komunikasi dan informasi di Prov. DIY

Visi Pemerintah Daerah Propinsi DIY yang menjadi gambaran ideal dalam Renstra pada tahun 2004 – 2008 adalah ”Mantapnya Pemerintah Daerah yang Katalistik dan Mendukung Terbentuknya Masyarakat Kompetitif ”. Pengertian masyarakat yang kompetitif adalah masyarakat yang berdaya dan mempunyai daya saing dalam bidang-bidang yang potensial mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengarah kepada kemandirian, terutama dalam persaingan global yang sudah berlangsung saat ini, diantaranya dalam bidang pariwisata, pendidikan dan budaya.
Pengertian masyarakat yang kompetitif ini secara internal juga mengandung pengertian bahwa masyarakat DIY tetap masyarakat yang berbudaya, komunikatif, koperatif dan toleran. Visi Pemerintah Daerah ini nantinya akan menuju kepada visi pembangunan DIY yaitu terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan, pusat budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka pada tahun 2020.
Sebagai pelayanan publik untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif atau mandiri (masyarakat informasi), maka kemampuan “3C” harus mendukung “C yg ke 4” yaitu Community Empowerment.

Fungsi “4C” diwadahi oleh Dinas KomInfo, dan setiap “C” menjadi suatu bidang. Antar bidang saling mengisi. Konsep struktur organisasi Dinas Kominfo, yaitu Bidang Manajemen Informasi (CONTENTS), Bidang Layanan TI (COMPUTING), Bidang Pos dan Telekomunikasi (COMMUNICATION), dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi (COMMUNITY EMPOWERMENT)
Gubernur DIY sangat serius dalam melakukan percepatan dan terobosan tranformasi layanan yang berorientasi masyarakat dengan berbasis pada proses kerja, informasi dan pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasipun dimanfaatkan sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien dan efektif. Di tingkat pusat pun sekarang sudah ditetapkan UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi, jadi semangatnya adalah transparansi. Namun UU tersebut ternyata tidak seirama dengan PP 41 tahun 2008, dimana perhubungan dijadikan satu rumpun dengan komunikasi dan informatika. Akibatnya daerah-daerah pun, baik provinsi/kabupaten/kota ramai-ramai menurunkan kelembagaan yang mewadahi fungsi Kehumasan dan Informasi. Sebelumnya menjadi lembaga tersendiri, baik berbentuk Dinas atau Badan, maka sekarang cukup menjadi bidang atau bagian. Mainstream keterbukaan, pemberdayaan informasi masyarakat ternyata tidak sejalan dengan implementasi di bidang kelembagaan, karena wadahnya justru dipersempit.

Pengelolaan Informasi dan Kehumasan

2009-03-10T01:42:00.001-07:00

Media Massa memerlukan berita yang seimbang:
a. Berita Kritis/Iregular News
b. Berita Positif/Regular News

Pasal 3 dan 4, Pasal 6 Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara detail menjelaskan peranan pers :

1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari Media Cetak ke Media On Line
• World Association of Newspapers (WAN), pada tahun 1995-2003 tiras surat kabar menurun: Jepang 2 %, Eropa 3 %, dan Amerika 5 %;
• The New York Times mengalami penurunan pendapatan tahun 2006 sebesar 39 % dibanding tahun sebelumnya;
• Philip Meyer, The Vanishing Newspaper menyatakan tahun 2043 semua pers cetak di AS akan mati;
• Situs pencari data (search engine) Geogle, 2006 mengalami peningkatan keuntungan sebesar 90 % dibanding tahun sebelumnya;
• OhmyNews.com, Korea Selatan dibaca 750.000 org/hari;
• Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (Aspiluki) , 2005 pengguna internet mencapai 0-11 % jml penduduk (5 juta), 2010 target 10-30 % ( 12 juta) , 2015 target 50 %;
• Media Cetak di Indonesia membuat koran online.

Lima masalah yang perlu diperhatikan di dalam membangun dan meng-implementasikan strategi publikasi melalui media online, yaitu:
• kegunaan – untuk keperluan apa suatu situs web pemerintah daerah dibuat?
• tanggung jawab – siapa pemilik situs web dan siapa yang bertanggung jawab?
• manajemen situs – bagaimana cara pemberian dan permintaan layanan?
• isi – bagaimana materi disediakan, dipelihara, dan dipresentasikan dalam bentuk media online?
• pemutakhiran dan pemeliharaan – bagaimana cara melakukan pemantauan (penggunaan dan pe-nampilan) dan pemutakhiran informasi pada situs web pemerintah daerah?

Manfaat Website Bagi Humas
• Menjadi media publikasi yang sepenuhnya dikontrol oleh Humas
• Menjadi media publikasi secara cepat dan tak terbatas
• Menjadi sumber berita bagi media dan masyarakat
• Pembaca dapat mengakses press release yang dikeluarkan dan ditampilkan di situs web pemda secara bebas
• Pengiriman Press Release melalui mailing list kepada para mitra kerja/media
• Redaksi dapat meng-upload /mengakses berita di mana saja.

Langkah-langkah Peliputan Berita :
1. Identifikasi/Kajian Kegiatan/Kebijakan Pemerintah yang perlu di publikasikan
2. Penugasan dan Koordinasi dengan Reporter
3. Koordinasi dengan Wartawan
4. Pelaksanaan Peliputan
5. Hasil Peliputan : Rekaman Video, Foto, Audio, Tulisan berita
6. Press Release dan Naskah berita untuk website
7. Editing oleh editor dan upload ke website www.jogjaprov.go.id
8. Publikasi melalui: website, televisi, media cetak, dan radio
9. Seleksi berita untuk diupload ke portal nasional www.indonesia.go.id
10. Evaluasi

Bentuk Penyajian Berita
• Berita cetak (Print News), yaitu berita yang dibuat dengan teknologi percetakan [koran dan majalah]
• Berita broadcast (Broadcast News), yaitu berita yang menggunakan media televisi dan radio
• Berita elektronik (E-News), berita yang menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan komputer global. Terdapat juga beberapa istilah untuk berita elektronik yaitu online news atau digital news.

Karakteristik Jurnalistik Online Dibandingkan Jurnalistik Tradisional
Online = Real Time
• Online journalism dapat dipublikasikan dalam waktu yang seketika, untuk updating breaking news dan kejadian sudah dan sedang terjadi.
Online = multimedia
• Online journalism dapat memasukan elemen multimedia, seperti teks, graphics, suara, musik, motion video, dan animasi ditambah tiga dimensi.
Online = interactive
• Online journalism bersifat interaktif. Adanya hyperlinks mewakili mekanisme utama interaktif pada web.

Online News
• Penulisan berita bergeser dari seragam (pers cetak) ke personal dengan format penulisan pendek, tajam (snappier), dan bergaya percakapan, karena mengajak pembaca menjadi partisipan.
• Pembaca dapat merespon secara langsung kepada materi yang disajikan reporter online, bisa lewat e-mail, fasilitas online reply, model forum diskusi, submit artikel, respon langsung atas komentar-komentar dari pembaca lain atau lewat jajag pendapat online.

Tools dalam Public Relation :
1. Distribusi News Release : Tulis, Video, Audio
2. Press Kits (Cetakan, CD)
3. Wawancara khusus dengan media
4. Jumpa Pers (Media Conference)
5. Press Tour
6. Seminar
7. Penjelasan Pers atau Juru Bicara
8. Penyiapan Pidato
9. Monitoring Media dan Kliping

Pengalaman Yang Diperoleh
1. Jaringan online yang sudah tersedia dan menghubungkan satuan kerja di lingkungan Pemerintah perlu dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan berita melalui website www.jogjaprov.go.id.
2. Dalam penulisan berita di website, disamping harus mematuhi kadiah-kaidah penulisan online news yang benar, maka aspek kecepatan penayangan (aktualitas) sangat menentukan kualitas berita sebagai konsekuensi sebuah media online.
3. Untuk mengoptimalkan publikasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah yang tersebar di semua satuan kerja, maka harus didukung dengan networking dan sinergi diantara semua satuan kerja.
4. Membangun kemitraan profesional dengan media masa/jurnalis
5. Memantau agenda-agenda Pemerintah Daerah
6. Membangun teamwork yang solid
7. Dukungan sarana prasarana operasional yang memadai dalam melaksanakan tugas peliputan

Yogyakarta, Maret 2009

Pancasila dan Kekerasan Agama

2008-06-03T23:47:00.000-07:00

Kompas Selasa, 3 Juni 2008 | 00:36 WIB
Oleh Victor Rembeth

Peringatan lahirnya Pancasila tahun 2008 dinodai dengan pengingkaran terhadap makna hakiki ideologi berbangsa yang inklusif ini. Penyerangan kelompok yang mengatasnamakan agama terhadap pihak lain yang berbeda adalah sebuah ironi di negara yang memuliakan kebersatuan dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika.

Kekerasan telah menjadi satu-satunya alat untuk menghapus dan meniadakan orang lain yang berbeda. Agama yang menjadi semangat pemersatu dalam sila awal Pancasila justru dipakai untuk memorakporandakan kebersamaan yang harusnya menjadi berkat bagi seluruh bangsa ini.

Gejala antieksistensi di antara berbagai kelompok yang hidup bersama dalam sebuah negara bangsa telah menunjukkan wajahnya yang akut. Kenyataan ko- eksistensi plural telah sampai kepada titik yang mengkhawatirkan. Agama telanjur digiring ke dalam sebuah wacana antieksistensial. Manifestasinya adalah sifat curiga dan sektarian yang telah mulai melembaga dalam kehidupan keberagaman kita.

Tribalisme primitif

Dalam memberi makna Pancasila, tantangan yang sangat dirasakan adalah bagaimana kita mampu memberi makna untuk apa yang disebut sebagai religious otherness. Dengan belajar dari sejarah berdarah agama-agama yang penuh dengan eliminasi dan percaturan menang kalah, seharusnya ideologi Pancasila mampu memberi warna baru untuk sebuah relasi antaragama yang berbasis kekuatan sipil masyarakat. Tantangan hidup beragama pada abad ini sangat nyata. Rabbi Jonathan Sacks mengatakan bahwa ”ketika pada abad ke-20 didominasi oleh politik ideologi, maka abad ke-21 akan didominasi oleh politik identitas”.

Sikap kekerasan agama sebetulnya mengembalikan manusia kepada sebuah renaisans tribal- isme yang primitif. Sikap agama yang bisa dipotret dari kebenaran tribalisme ini adalah ”suku saya melawan suku kamu, dan tuhan- ku melawan tuhan kamu”. Th Sumartana pernah menyoroti keberlainan agama yang diakibatkan oleh sikap tribalisme ini sebagai sebuah tatanan dunia yang ”cukup untuk diri sendiri”.

Dunia tribal adalah dunia yang tertutup, dunia seluas pandang lahan kehidupan, air, tanah, gunung, sawah, lading hutan, dan agama serta tuhan yang terbatas membuat masyarakat juga tak mampu menghargai pengalaman spiritual yang lain. Tantangan ini menyebabkan kemunduran agama dalam memandang realitas kebersamaan yang plural.

Sebuah percaturan menang kalah akan dengan mudah disusupi oleh semangat sektarian akut. Agama yang sering dinobatkan sebagai kekuatan antimasyarakat sipil mendapat bukti pembenaran. Penggunaan agama yang dipertentangkan satu dengan yang lain untuk kepentingan politis negara dan pasar menjadi begitu sangat nyata dalam relasi perebutan posisi ruang publik. Dalam kondisi problematik pendefinisian peran agama dalam masyarakat sipil ini, kepentingan negara dan pasar menjadi begitu mudah mengambil celah untuk berjaya.

Ketika negara masuk mengooptasi agama, seperti yang dipertunjukkan secara kasatmata selama masa rezim Orde Baru, kekuatan agama-agama pun dimatikan secara perlahan dan kemampuan menghadirkan kekuatan masyarakat sipil menjadi lemah. Agama-agama sekadar menjadi stempel kebijakan negara untuk berbagai kepentingan, mulai dari program KB sampai kepada penggunaan restu politik bagi kebertahanan sebuah rezim.

Dominasi pasar juga mampu menuai keuntungan dari keterbelahan yang ada. Berbagai media berbasis agama menjadi marak dan tak jarang mengorbankan konsepsi kebersamaan dan semangat keindonesiaan yang bhinneka tetapi tetap eka. Oleh karena itu, kaum kapitalis menjadi bersanding dengan agama ketika diuntungkan dengan program SMS rohani melalui telepon seluler ataupun pengumpulan massa yang bertajuk siraman dan pembinaan rohani. Komunitas agama dibanjiri dengan berbagai pemetaan identitas yang berujung kepada komodifikasi agama-agama untuk kepentingan pasar.

Realitas koeksistensi masyarakat yang menjadi cita-cita awal lahirnya negara bangsa Indonesia idealnya bisa dengan manis menghadirkan relasi kebersamaan. Namun, realitas keterlibatan negara dalam politik identitas menjadikan sebuah relasi baru dalam masyarakat yang berbasis antaragama harus bisa kembali diretas. Koeksistensi sebagai keniscayaan bisa dengan mudah menjadikan sekelompok manusia hanya sebagai peran pembantu dalam sebuah hegemoni kelompok mayoritas.

Proeksistensial

Relasi baru yang secara cerdas dilahirkan oleh ideologi Pancasila dalam negara bangsa yang majemuk ini adalah keinginan mengenal orang lain lebih dalam lagi dan apa adanya. Konsekuensinya, sebuah spiritualitas hakiki yang bersifat proeksistensial harus terus diremajakan dalam kehidupan berbagai kelompok agama.

Kendati berbagai luka telah memecah belah dan mengakibatkan kerusakan cukup parah dalam hubungan kelompok antariman, masih banyak problem kemanusiaan, seperti kemiskinan dan pengangguran, yang bisa mempersatukan warga sebangsa.

Dengan spiritualitas yang pro- eksistensial, sesama warga sebangsa akan mau membagi dan berbagi. Proesksistensi antaragama adalah modal untuk menghadirkan sebuah masyarakat sipil yang bermartabat. Bila demikian adanya, cita-cita Pancasila bukanlah pepesan kosong, melainkan semangat yang masih diperlukan dalam upaya nation building yang mengutuk segala macam kekerasan.

Victor Rembeth Pendeta, Alumnus Program IRB Universitas Sanata Dharma

Pancasila dan Kekerasan Agama Kompas Selasa, 3 Juni 2008 | 00:36 WIB

2008-06-03T23:44:00.001-07:00

Oleh Victor Rembeth

Peringatan lahirnya Pancasila tahun 2008 dinodai dengan pengingkaran terhadap makna hakiki ideologi berbangsa yang inklusif ini. Penyerangan kelompok yang mengatasnamakan agama terhadap pihak lain yang berbeda adalah sebuah ironi di negara yang memuliakan kebersatuan dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika.

Kekerasan telah menjadi satu-satunya alat untuk menghapus dan meniadakan orang lain yang berbeda. Agama yang menjadi semangat pemersatu dalam sila awal Pancasila justru dipakai untuk memorakporandakan kebersamaan yang harusnya menjadi berkat bagi seluruh bangsa ini.

Gejala antieksistensi di antara berbagai kelompok yang hidup bersama dalam sebuah negara bangsa telah menunjukkan wajahnya yang akut. Kenyataan ko- eksistensi plural telah sampai kepada titik yang mengkhawatirkan. Agama telanjur digiring ke dalam sebuah wacana antieksistensial. Manifestasinya adalah sifat curiga dan sektarian yang telah mulai melembaga dalam kehidupan keberagaman kita.

Tribalisme primitif

Dalam memberi makna Pancasila, tantangan yang sangat dirasakan adalah bagaimana kita mampu memberi makna untuk apa yang disebut sebagai religious otherness. Dengan belajar dari sejarah berdarah agama-agama yang penuh dengan eliminasi dan percaturan menang kalah, seharusnya ideologi Pancasila mampu memberi warna baru untuk sebuah relasi antaragama yang berbasis kekuatan sipil masyarakat. Tantangan hidup beragama pada abad ini sangat nyata. Rabbi Jonathan Sacks mengatakan bahwa ”ketika pada abad ke-20 didominasi oleh politik ideologi, maka abad ke-21 akan didominasi oleh politik identitas”.

Sikap kekerasan agama sebetulnya mengembalikan manusia kepada sebuah renaisans tribal- isme yang primitif. Sikap agama yang bisa dipotret dari kebenaran tribalisme ini adalah ”suku saya melawan suku kamu, dan tuhan- ku melawan tuhan kamu”. Th Sumartana pernah menyoroti keberlainan agama yang diakibatkan oleh sikap tribalisme ini sebagai sebuah tatanan dunia yang ”cukup untuk diri sendiri”.

Dunia tribal adalah dunia yang tertutup, dunia seluas pandang lahan kehidupan, air, tanah, gunung, sawah, lading hutan, dan agama serta tuhan yang terbatas membuat masyarakat juga tak mampu menghargai pengalaman spiritual yang lain. Tantangan ini menyebabkan kemunduran agama dalam memandang realitas kebersamaan yang plural.

Sebuah percaturan menang kalah akan dengan mudah disusupi oleh semangat sektarian akut. Agama yang sering dinobatkan sebagai kekuatan antimasyarakat sipil mendapat bukti pembenaran. Penggunaan agama yang dipertentangkan satu dengan yang lain untuk kepentingan politis negara dan pasar menjadi begitu sangat nyata dalam relasi perebutan posisi ruang publik. Dalam kondisi problematik pendefinisian peran agama dalam masyarakat sipil ini, kepentingan negara dan pasar menjadi begitu mudah mengambil celah untuk berjaya.

Ketika negara masuk mengooptasi agama, seperti yang dipertunjukkan secara kasatmata selama masa rezim Orde Baru, kekuatan agama-agama pun dimatikan secara perlahan dan kemampuan menghadirkan kekuatan masyarakat sipil menjadi lemah. Agama-agama sekadar menjadi stempel kebijakan negara untuk berbagai kepentingan, mulai dari program KB sampai kepada penggunaan restu politik bagi kebertahanan sebuah rezim.

Dominasi pasar juga mampu menuai keuntungan dari keterbelahan yang ada. Berbagai media berbasis agama menjadi marak dan tak jarang mengorbankan konsepsi kebersamaan dan semangat keindonesiaan yang bhinneka tetapi tetap eka. Oleh karena itu, kaum kapitalis menjadi bersanding dengan agama ketika diuntungkan dengan program SMS rohani melalui telepon seluler ataupun pengumpulan massa yang bertajuk siraman dan pembinaan rohani. Komunitas agama dibanjiri dengan berbagai pemetaan identitas yang berujung kepada komodifikasi agama-agama untuk kepentingan pasar.

Realitas koeksistensi masyarakat yang menjadi cita-cita awal lahirnya negara bangsa Indonesia idealnya bisa dengan manis menghadirkan relasi kebersamaan. Namun, realitas keterlibatan negara dalam politik identitas menjadikan sebuah relasi baru dalam masyarakat yang berbasis antaragama harus bisa kembali diretas. Koeksistensi sebagai keniscayaan bisa dengan mudah menjadikan sekelompok manusia hanya sebagai peran pembantu dalam sebuah hegemoni kelompok mayoritas.

Proeksistensial

Relasi baru yang secara cerdas dilahirkan oleh ideologi Pancasila dalam negara bangsa yang majemuk ini adalah keinginan mengenal orang lain lebih dalam lagi dan apa adanya. Konsekuensinya, sebuah spiritualitas hakiki yang bersifat proeksistensial harus terus diremajakan dalam kehidupan berbagai kelompok agama.

Kendati berbagai luka telah memecah belah dan mengakibatkan kerusakan cukup parah dalam hubungan kelompok antariman, masih banyak problem kemanusiaan, seperti kemiskinan dan pengangguran, yang bisa mempersatukan warga sebangsa.

Dengan spiritualitas yang pro- eksistensial, sesama warga sebangsa akan mau membagi dan berbagi. Proesksistensi antaragama adalah modal untuk menghadirkan sebuah masyarakat sipil yang bermartabat. Bila demikian adanya, cita-cita Pancasila bukanlah pepesan kosong, melainkan semangat yang masih diperlukan dalam upaya nation building yang mengutuk segala macam kekerasan.

Victor Rembeth Pendeta, Alumnus Program IRB Universitas Sanata Dharma

Agama yang Tidak Menghakimi

2008-06-03T23:42:00.001-07:00

Kompas Selasa, 3 Juni 2008 | 00:35 WIB
Oleh Muhadjir Darwin

Ibu Pertiwi menangis karena kebhinnekaan dicederai di negeri yang sebelumnya dikenal dunia sebagai model kerukunan hidup beragama, di negara yang para ulamanya sering berteriak keras, meyakinkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama perdamaian.

Kebhinnekaan tersungkur ketika massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sedang menuju silang Tugu Monas, Jakarta Pusat, hari Minggu (1/6/2008) untuk memperingati hari kelahiran Pancasila dan menyuarakan kebebasan beragama/berkeyakinan diserbu oleh massa beratribut Komando Laskar Islam (KLI)/Front Pembela Islam (FPI). Massa tersebut menyerang dan melakukan penganiayaan serta perusakan terhadap massa AKKBB. Sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak.

Dalam kejadian ini, FPI sekali lagi telah mempertontonkan wajah Islam yang ”garang”. Sikap polisi patut disayangkan karena tidak mencegah dan mengatasi aksi kekerasan tersebut, bahkan menyalahkan AKKBB karena tidak melakukan koordinasi dengan Polri.

Ketua MUI Amidhan seperti ingin bersikap netral dalam peristiwa ini dengan menyayangkan (bukan memprotes atau mengutuk) aksi KLI/FPI, tetapi pada sisi lain menyalahkan pihak AKKBB yang dikatakan melakukan provokasi terhadap KLI/FPI karena di dalam massa tersebut terdapat pengikut Ahmadiyah yang telah dinyatakan sesat oleh MUI. Pernyataan yang sepintas netral tersebut, jika dicermati, cenderung lebih membela KLI/FPI. Dengan tuduhan provokasi, secara implisit Amidhan mau menegaskan bahwa KLI/FPI adalah institusi suci yang tidak boleh diprovokasi, dan karena itu kekerasan yang mereka lakukan (meskipun disayangkan) dapat dimaklumi, lepas dari persoalan apakah klaim provokasi tersebut masuk akal.

Bangsa majemuk

Sesuatu hal yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama sebagai sebuah bangsa majemuk adalah kecenderungan maraknya cara-cara kekerasan atas nama Islam dalam menyikapi perbedaan. Sebagai seorang Muslim, saya mencoba bertanya kepada hati nurani saya sendiri, inikah sejatinya Islam? Jika hati saya membisikkan jawaban ”ya”, saya harus merasa malu untuk mengatakan bahwa agama saya adalah agama perdamaian dan malu pula untuk memprotes Amerika dan Israel ketika mereka melakukan teror di tanah Palestina atau Irak. Jika hati kecil saya menjawab ”bukan”, saya harus malu terhadap ulah saudara saya seagama dan merasa citra agama saya tercoreng oleh aksi brutal mereka.

Umat Islam mempunyai kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh Islam pencetus Piagam Jakarta dengan lapang dada mau menanggalkan 7 kata ”dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam menyusun Pembukaan UUD 1945 dan menerima Pancasila sebagai dasar negara sebagai bentuk pengakuan mereka terhadap prinsip-prinsip pluralisme yang terkandung dalam ideologi tersebut. Ini berarti, umat Islam-lah yang paling berkepentingan terhadap terpeliharanya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Umat Islam pula yang seharusnya paling marah ketika KLI/FPI atas nama Islam memorakporandakan komitmen nasional bangsa Indonesia dengan anarkisme yang mereka pertontonkan kepada publik pada hari sakralnya bangsa dan negara ini. Keberadaan FPI tidak mengharumkan, tetapi justru merusak citra Islam.

Ketika AS dan Israel melakukan teror di kawasan Timur Tengah, umat Islam dunia menghujat kedua negara tersebut dengan menggunakan dalil kemerdekaan, kebebasan, kemanusiaan, dan persamaan hak. Ketika Osama bin Laden menjawab hegemoni Amerika dengan menghancurkan menara WTC di New York, tokoh-tokoh Islam moderat sibuk meyakinkan dunia bahwa aksi Osama tidak mencerminkan Islam karena Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama perdamaian. Hal yang sama juga dilakukan ketika kelompok Azahari melakukan teror di beberapa kota di Indonesia.

Lalu, bagaimana saat ini umat Islam Indonesia dapat meyakinkan dunia ketika KLI/FPI yang atas nama Islam melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap massa AKKBB yang tengah melakukan aksi damai tersebut? Jika pun mereka tidak setuju, apakah mereka punya otoritas untuk mewakili Tuhan atau negara menghakimi sesama warga negara? Apakah dengan peristiwa seperti ini kita masih punya alasan untuk meyakinkan dunia bahwa Islam adalah agama perdamaian?

Agama egaliter

Saya jadi ingat ketika tokoh feminis Muslim Kanada, Irsyad Manji, ceramah dalam satu seminar di Kampus UGM. Manji menegaskan pentingnya kemerdekaan berijtihad untuk memajukan Islam. Terhadap pernyataan tersebut, seorang ibu yang mengaku anggota Hizbut Tahrir merespons dengan mengatakan bahwa Irsyad Manji tidak punya otoritas untuk berijtihad karena dia bukan ulama. Hanya ulama yang benar-benar menguasai ilmu agama yang mempunyai otoritas tersebut. Ia lalu membuat analogi dokter gigi. Orang sakit gigi hanya akan mendapatkan pertolongan yang benar jika datang ke dokter gigi. Orang awam tidak bisa mencabut gigi yang sakit karena akibatnya bisa fatal.

Terhadap perumpamaan tersebut, saya yang ketika itu menjadi pembahas presentasi Manji menjawab. Analogi tersebut secara implisit mengatakan bahwa Islam adalah agama yang elitis, di mana fatwa ulama harus diikuti secara taqlid (patuh) oleh pengikutnya, padahal Islam adalah agama yang egaliter. Kedua, dokter belum tentu membuat diagnosis yang tepat atau penanganan medis yang benar.

Nah, ulama dapat juga membuat fatwa keliru dengan menyesatkan aliran tertentu yang berbeda dengan keyakinannya atau memerintahkan umatnya melakukan perusakan, penganiayaan, atau pembunuhan terhadap orang atau kelompok lain yang mempunyai keyakinan yang berbeda.

Muhadjir Darwin Guru Besar Fisipol UGM, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Agama yang Tidak Menghakimi Kompas Selasa, 3 Juni 2008 | 00:35 WIB

2008-06-03T23:42:00.000-07:00

Oleh Muhadjir Darwin

Ibu Pertiwi menangis karena kebhinnekaan dicederai di negeri yang sebelumnya dikenal dunia sebagai model kerukunan hidup beragama, di negara yang para ulamanya sering berteriak keras, meyakinkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama perdamaian.

Kebhinnekaan tersungkur ketika massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sedang menuju silang Tugu Monas, Jakarta Pusat, hari Minggu (1/6/2008) untuk memperingati hari kelahiran Pancasila dan menyuarakan kebebasan beragama/berkeyakinan diserbu oleh massa beratribut Komando Laskar Islam (KLI)/Front Pembela Islam (FPI). Massa tersebut menyerang dan melakukan penganiayaan serta perusakan terhadap massa AKKBB. Sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak.

Dalam kejadian ini, FPI sekali lagi telah mempertontonkan wajah Islam yang ”garang”. Sikap polisi patut disayangkan karena tidak mencegah dan mengatasi aksi kekerasan tersebut, bahkan menyalahkan AKKBB karena tidak melakukan koordinasi dengan Polri.

Ketua MUI Amidhan seperti ingin bersikap netral dalam peristiwa ini dengan menyayangkan (bukan memprotes atau mengutuk) aksi KLI/FPI, tetapi pada sisi lain menyalahkan pihak AKKBB yang dikatakan melakukan provokasi terhadap KLI/FPI karena di dalam massa tersebut terdapat pengikut Ahmadiyah yang telah dinyatakan sesat oleh MUI. Pernyataan yang sepintas netral tersebut, jika dicermati, cenderung lebih membela KLI/FPI. Dengan tuduhan provokasi, secara implisit Amidhan mau menegaskan bahwa KLI/FPI adalah institusi suci yang tidak boleh diprovokasi, dan karena itu kekerasan yang mereka lakukan (meskipun disayangkan) dapat dimaklumi, lepas dari persoalan apakah klaim provokasi tersebut masuk akal.

Bangsa majemuk

Sesuatu hal yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama sebagai sebuah bangsa majemuk adalah kecenderungan maraknya cara-cara kekerasan atas nama Islam dalam menyikapi perbedaan. Sebagai seorang Muslim, saya mencoba bertanya kepada hati nurani saya sendiri, inikah sejatinya Islam? Jika hati saya membisikkan jawaban ”ya”, saya harus merasa malu untuk mengatakan bahwa agama saya adalah agama perdamaian dan malu pula untuk memprotes Amerika dan Israel ketika mereka melakukan teror di tanah Palestina atau Irak. Jika hati kecil saya menjawab ”bukan”, saya harus malu terhadap ulah saudara saya seagama dan merasa citra agama saya tercoreng oleh aksi brutal mereka.

Umat Islam mempunyai kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh Islam pencetus Piagam Jakarta dengan lapang dada mau menanggalkan 7 kata ”dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam menyusun Pembukaan UUD 1945 dan menerima Pancasila sebagai dasar negara sebagai bentuk pengakuan mereka terhadap prinsip-prinsip pluralisme yang terkandung dalam ideologi tersebut. Ini berarti, umat Islam-lah yang paling berkepentingan terhadap terpeliharanya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Umat Islam pula yang seharusnya paling marah ketika KLI/FPI atas nama Islam memorakporandakan komitmen nasional bangsa Indonesia dengan anarkisme yang mereka pertontonkan kepada publik pada hari sakralnya bangsa dan negara ini. Keberadaan FPI tidak mengharumkan, tetapi justru merusak citra Islam.

Ketika AS dan Israel melakukan teror di kawasan Timur Tengah, umat Islam dunia menghujat kedua negara tersebut dengan menggunakan dalil kemerdekaan, kebebasan, kemanusiaan, dan persamaan hak. Ketika Osama bin Laden menjawab hegemoni Amerika dengan menghancurkan menara WTC di New York, tokoh-tokoh Islam moderat sibuk meyakinkan dunia bahwa aksi Osama tidak mencerminkan Islam karena Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama perdamaian. Hal yang sama juga dilakukan ketika kelompok Azahari melakukan teror di beberapa kota di Indonesia.

Lalu, bagaimana saat ini umat Islam Indonesia dapat meyakinkan dunia ketika KLI/FPI yang atas nama Islam melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap massa AKKBB yang tengah melakukan aksi damai tersebut? Jika pun mereka tidak setuju, apakah mereka punya otoritas untuk mewakili Tuhan atau negara menghakimi sesama warga negara? Apakah dengan peristiwa seperti ini kita masih punya alasan untuk meyakinkan dunia bahwa Islam adalah agama perdamaian?

Agama egaliter

Saya jadi ingat ketika tokoh feminis Muslim Kanada, Irsyad Manji, ceramah dalam satu seminar di Kampus UGM. Manji menegaskan pentingnya kemerdekaan berijtihad untuk memajukan Islam. Terhadap pernyataan tersebut, seorang ibu yang mengaku anggota Hizbut Tahrir merespons dengan mengatakan bahwa Irsyad Manji tidak punya otoritas untuk berijtihad karena dia bukan ulama. Hanya ulama yang benar-benar menguasai ilmu agama yang mempunyai otoritas tersebut. Ia lalu membuat analogi dokter gigi. Orang sakit gigi hanya akan mendapatkan pertolongan yang benar jika datang ke dokter gigi. Orang awam tidak bisa mencabut gigi yang sakit karena akibatnya bisa fatal.

Terhadap perumpamaan tersebut, saya yang ketika itu menjadi pembahas presentasi Manji menjawab. Analogi tersebut secara implisit mengatakan bahwa Islam adalah agama yang elitis, di mana fatwa ulama harus diikuti secara taqlid (patuh) oleh pengikutnya, padahal Islam adalah agama yang egaliter. Kedua, dokter belum tentu membuat diagnosis yang tepat atau penanganan medis yang benar.

Nah, ulama dapat juga membuat fatwa keliru dengan menyesatkan aliran tertentu yang berbeda dengan keyakinannya atau memerintahkan umatnya melakukan perusakan, penganiayaan, atau pembunuhan terhadap orang atau kelompok lain yang mempunyai keyakinan yang berbeda.

Muhadjir Darwin Guru Besar Fisipol UGM, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Orasi Budaya Sri Sultan Hamengku Buwono X

2008-05-30T23:17:00.000-07:00

Berikut ini Orasi Budaya yang dsisampaikan Sri Sultan Ham,engku Buwono X pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun I PUJASUMA dengan judul “ Bhineka Tunggal Ika Sebagai Strategi Membangun Keindonesiaan”, di Palembang 10 November 2007.

LATAR BELAKANG

HARI ini, 10 November 2007, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Ke-62. Untuk itu, ada baiknya jika kita mengingat kembali mutiara kata Bung Karno tentang Pahlawan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai pahlawannya”. Pesan itu saat sekarang ini menjadi lebih bermakna daripada peringatan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena kemerdekaan Indonesia yang kita rebut atas jasa perjuangan para pahlawan itu, kini tengah menghadapi ancaman disintegrasi bangsa justru dari kita sendiri.

Untuk itu, ada baiknya pula jika kita juga mau mengingat sejarah perjuangan bangsa, yang sesungguhnya dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Dalam hal sejarah itu, Bung Karno selalu mengajarkan kepada kita: “Belajarlah dari Sejarah”. Karena bangsa yang lupa akan sejarahnya, adalah bangsa yang hilang, dan rakyat yang tanpa masa lalu adalah rakyat yang tiada memiliki lagi jiwa semangat perjuangan. Belajar dari sejarah, bukan berarti untuk hidup di masa lalu, tetapi guna memetik hikmah dari pelajaran sejarah. Sebab, bila tidak belajar dari sejarah, kita harus mengulangi “pelajaran yang sama”, bahkan mungkin, harus memulainya dari awal.

Dari sejarah akan kita temukan, bahwa budaya Nusantara memiliki pondasi peradaban yang tinggi di masa kerajaan-kerajaan besar Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Demak, Mataram, Tarumanegara, Pajajaran, Kutai, Melayu, Samudra Pasai dan lain-lain.

Lalu apa yang bisa dipelajari dari sejarah Sriwijaya melalui jejak-jejak peninggalannya? Kebesaran Sriwijaya justru bisa dilacak dari keberadaan Borobudur. Konon, pada periode 750-850 Masehi Wangsa Syailendra dari Sriwijaya berkuasa di Mataram Kuna, yang bersama-sama Wangsa Sanjaya dan masyarakat Jawa membangun mahakarya Borobudur.
Sebagai negara maritim yang berbasis budaya tepian sungai yang tidak menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama, Sriwijaya diduga tidak meninggalkan candi-candi seperti yang ada di Jawa [1]. Meski demikian, tidak berarti peradaban Sriwijaya tertinggal dari kerajaan-kerajaan di Jawa.

Buktinya, yang terungkap dari prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi, menggambarkan keadilan dan penegakan hukum telah diberlakukan di masa Sriwijaya. Prasasti batu tersebut memuat aturan-aturan hukum yang intinya menyatakan bahwa ‘hukum berlaku sama’, bahwa siapa pun tidak ada yang kebal hukum. Dalam prasasti ini terdapat pula sumpah jabatan yang memiliki konsekuensi hukuman bagi pejabat, bahkan raja sekali pun, jika melanggar sumpah [2].

Jejak-jejak sejarah itu membuktikan bahwa peradaban Sriwijaya dan Mataram lebih dari seribu tahun yang lampau sudah sangat maju. Kala itu nenek-moyang kita telah mengenal berbagai ilmu yang menggunakan perhitungan yang rumit dan cermat. Pembangunan Borobudur yang menggunakan batu-batuan berton-ton, tentu membutuhkan kecermatan hitung, ketelitian pikir dan manajemen massal serta penuh dengan landasan filosofis.

Namun penjajahan telah dengan sistematik menghilangkan ”ingatan kolektif” kita akan asal-usul peradaban itu. Dengan sengaja kita dipecah-belah, agar tidak bisa bersatu sebagai sebuah bangsa. Sejak itulah hingga kini, kita menjadi bangsa yang kehilangan karakter dan jatidiri aselinya yang pernah menjadi ‘perekat’ Nusantara dan semangat keIndonesiaan kita.

PERSENTUHAN BUDAYA

PALEMBANG, letaknya berada di persimpangan kebudayaan dan interaksi beragam manusia. Saudagar China, Eropa, Arab dan India adalah pengunjung rutin Palembang sebagai bandar perdagangan yang strategis dan aktif mengembangkan hubungan dagang ke Persia, China, India dan Jawa. Armada Sriwijaya telah melayari jalur perdagangan dari Teluk Parsi hingga ke China. Kekuatan maritimnya dapat dilacak dari peninggalan kemudi kapal yang ditemukan di Sungai Buah tahun 1960-an, yang diduga digunakan untuk mengemudikan kapal besar guna mengarungi samudra.

Pengembara China, I Tsing, datang ke Sriwijaya pada tahun 672 Masehi mencatat, Sriwijaya saat itu telah menjadi kota dagang, kota pelajar, dengan penduduk dan raja beragama Buddha. Sarjana China itu sempat tinggal tujuh tahun di bumi Swarnadwipa dan sempat belajar bahasa Sanskerta. Pada tahun 700 Masehi, Sriwijaya telah menjadi pusat pengembangan agama Buddha dan ilmu pengetahuan. Bahkan pendeta Buddha yang ingin ke India dianjurkan untuk belajar terlebih dahulu di Palembang.

Sejarah menunjukkan, proses integrasi berbagai budaya dan bangsa adalah keniscayaan dalam sejarah Nusantara, mereka bisa hidup bertetangga, saling menghormati. Sriwijaya saat itu terbuka bagi siapa pun, tanpa memandang agama, suku dan warna kulit. Islam yang kemudian menjadi agama mayoritas tidak pernah membuat takut pihak luar dan kelompok minoritas. Islam tidak pernah menjadi hambatan bagi pergaulan dengan berbagai bangsa dan suku, juga tidak pernah memaksakan agama. Hasilnya adalah Islam yang inklusif dan tidak beraliran keras.

Setiap budaya punya sisi baik dan buruknya. Memadukan yang baik, menjadikannya sebagai perpaduan baru adalah cara yang bijak, daripada menolaknya semena-mena. Terhadap budaya orang dan diri sendiri, sikap yang baik adalah tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak terlalu sempit dalam membanggakan budaya sendiri. Beranilah belajar dari budaya orang lain dan budaya sendiri. Kita bisa belajar banyak hal positif dari keberagaman manusia, agama, dan suku bangsa, yang bisa dilakukan lewat Dialog Budaya antaretnik.

BHINNEKA TUNGGAL-IKA SEBAGAI STRATEGI

DI MASA Majapahit ketika itu hidup seorang pujangga, Mpu Tantular, yang menulis Kakawin Sutasoma dengan kalimat saktinya: “Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa” –biar pun kita berbeda-beda, sesungguhnya kita itu satu, tiada kewajiban mendua. Konsep pluralisme seorang pujangga, di tangan Gadjah Mada, seorang bhayangkara negara, dengan Sumpah Palapa-nya kemudian diterjemahkan menjadi penaklukan wilayah.

Dari visi kita sekarang, Sumpah Palapa itu bertolak-belakang dengan aspirasi bangsa pluralistik, yang pada abad 20 ditegakkan melalui Sumpah Pemuda. Pengalaman mengajarkan, bahwa bukan semangat kemanunggalan (tunggal-ika) yang potensial untuk melahirkan kesatuan dan persatuan yang kuat, melainkan pengakuan akan adanya pluralitas (bhinneka), dan kesediaan untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia.
Inilah yang lebih menjamin persatuan dan kesatuan serta integrasi nasional dalam rentang waktu jangka panjang yang kukuh dan lestari. Mitos “kesatuan” yang digunakan dalam menata pluralitas (bhinneka tunggal ika), kini tengah menghadapi gugatan sejarah yang menyakitkan. Gugatan itu muncul, karena selain tidak dapat menciptakan keadilan, konsep kesatuan dianggap telah dimanipulasi penguasa, semata untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kemajemukan ini seringkali diabaikan dalam wacana politik elite negeri ini. Sekali pun diakui, bahwa Indonesia adalah masyarakat yang berbeda-beda (bhinneka). Tetapi siapa pun diri kita, harus selalu diingat-ingatkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah satu (tunggal-ika). Artinya, Bhinneka Tunggal Ika hendaknya tidak hanya dikeramatkan sebagai simbol NKRI saja, tetapi juga diaktualisasikan sebagai semangat dan strategi membangun keIndonesiaan.

Dialog AntarEtnik
Dalam upaya membangun semangat keIndonesiaan itu, dapat dilakukan melalui Dialog Budaya antaretnik [3]. Setiap kelompok budaya hendaknya saling menyapa dan mengenal untuk saling memberi dan menerima.

Misalnya, dari sistem nilai Jawa, etnis Bugis bisa mendewasakan prinsip siri’, agar tidak terkungkung pada masalah-masalah sempit kekeluargaan, tapi menjangkau hal-hal yang lebih besar artinya bagi bangsa. Dari etnis Minang, orang Bugis dapat belajar tentang prinsip musyawarah, karena mereka terbiasa menyelesaikan persoalan secara kaku, pantang berubah, sebab siri’ memerlukan pemenuhan seketika. Dari sistem nilai Jawa, orang Bugis dapat belajar tentang tenggang rasa dan kekuatan di dalam kalbu. Kelompok etnis Jawa dan Minang pun dapat belajar dari sistem nilai Bugis-Makasar dalam penekanan kesetiaan pada kata (kana). Orang Bugis tidak suka melebih-lebihkan kata.

Demikian juga, masyarakat etnik yang lain agar belajar dari budaya malu (al-haya’) dan berkata yang benar (quli al-haq), dua integritas pribadi Muslim Aceh yang khas [4]. Setiap pejabat publik hendaknya merasa malu jika melakukan kesalahan, dan siap mengundurkan diri dari jabatan, ketika terlibat proses hukum.

Merajut Serat-Serat Budaya
Bhinneka Tunggal Ika hendaknya bukan hanya digunakan sebatas slogan, tetapi sebagai strategi kebudayaan, yang dituangkan ke dalam kebijakan publik guna membangun keIndonesiaan. Dalam konteks itu, kebijakan dan strategi kebudayaan harus ditujukan agar seluruh kekayaan budaya-budaya etnik terjalin dalam “serat-serat budaya” yang saling menguatkan.

Umar Kayam berbicara tentang “serat-serat kebudayaan Nusantara”, yang mengandung konotasi pluralitas yang saling memperkuat, membentuk batang tubuh Kebudayaan Indonesia Baru yang kokoh, laksana sebatang pohon nyiur yang berdiri tegak oleh serat-serat kayu, akar memikul batang, batang menunjang daun dan buah, atau seperti anyaman benang-benang pada tenunan. Hingga kini banyak pakar melihat pluralitas kita tak lebih sebagai “mozaik” yang indah dipandang. Implementasi kebijakan yang dijabarkan melalui strategi itu adalah, bagaimana ragam kekayaan budaya dan adat-istiadat itu dijadikan jalinan “serat-serat budaya” Indonesia yang terikat erat.

CATATAN AKHIR

ALANGKAH besarnya manfaat jika pluralitas budaya dianyam menjadi serat-serat yang saling memperkuat. Dalam kaitan ini kita juga bisa berbicara dalam hubungan Islam-Kristen dan Melayu-Cina. Dengan begitu kita bukan hanya akan hidup bersama secara lebih rukun dengan kepekaan akan hak/kewajiban individual-sosial yang lebih tinggi. Lebih dari itu, kita juga akan sanggup melaksanakan rencana-rencana pembangunan dengan sesedikit mungkin distorsi, saling curiga dan kesalahmengertian.

Kita semua tentu sepakat bahwa Kebudayaan Indonesia Baru adalah pohon yang berdiri tegak, rimbun dan berbuah lebat, pengandaian Indonesia yang maju dan beradab. Indonesia haruslah mampu memakmurkan, memajukan dan memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya dari generasi ke generasi. Dengan kita mampu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai strategi budaya guna membangun keIndonesiaan, tentu setiap etnik akan merasa bangga memiliki negeri yang namanya Indonesia ini.

Palembang, 10 November 2007

KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT,

HAMENGKU BUWONO X
[1] Ilham Khoiri, “Mengais Jejak Kebesaran Sriwijaya”, Kompas, 28 Januari 2005.
[2] H. Tanzil, “Indonesia Jaya-Segemilang Apa pun Masa Lalumu Masa Depanmu Lebih Gemilang”, Book Review karangan Anand Krishna “Bagimu Ibu Pertiwi”.
[3] Adaptasi Mochtar Pabottinggi, “Hak-Hak Individu dan Sosial di Indonesia”, Yayasan Paramadina.
[4] Ameer Hamzah, ”Budaya Malu dan Berkata Benar dalam Masyarakat Aceh”, Serambi Minggu, 12 Desember 2003.

The 'Secret Recipe' for PR Success

2007-09-20T20:02:00.000-07:00

by Gail Z. Martin June 19, 2007

Successful public relations (PR) isn't really free. Although businesses don't pay for PR the same way they pay for advertising space, to get results PR requires time, expertise, and effort.
PR success isn't mysterious. It comes down to a mix of old-fashioned research, savvy trend-watching and good people skills. It is the age-old talent of telling a good story. That's really the essential difference between PR and advertising.
Advertising is about selling. PR is about storytelling. People don't like to be sold to; they're suspicious of salesmen. But human beings have been passing along their most precious stories since before recorded history. We hand down our most essential information—about our families, our beliefs and our history—through stories.
Here's the "secret recipe" for telling your business story through public relations.

Start with good research
Do your homework. Before you're ready to pitch, you need to know which media reaches your decision-makers and gatekeepers and whether they prefer online or traditional formats.
To find this out, think about your ultimate consumers' age, education, economic background, ethnicity, professional and social interests, self-image, and worldview. Then find the media outlets that match and deliver an audience similar to your ultimate consumer.
It's also important to know whether your target consumer gets information online or via TV, radio, or newspapers/magazines.

Tell a compelling story
Get to the heart and passion of why your company exists: Did the owner start the company because of a personal connection to the need that the product/service meets? Did the business overcome great adversity to get started or grow? Is there an interesting story about how the product came to be created? Does your company have a mission to change the world? Can you tell a memorable story about how you saved your clients?
Once you identify the Real Story of your business, you have a unique marketing tool no one else can copy.

Match the story to the reporter
Reporters cover certain subjects. They absolutely hate to be bombarded with pitches that have nothing to do with what they or their magazine/newspaper/show cover.
So don't send business news to the lifestyle editor. Don't send lifestyle news to the banking editor. Don't send anything to the editor-in-chief if you can possibly help it. Show them you've done your homework.
And while you're at it—read, watch, or listen to the reporter's column or show before you pitch and make a reference in your pitch to what you've seen/heard.

Follow up persistently
Reporters are busy. Silence is not the same as "no." Silence may mean that the pitch never reached them or that the first copy was discarded. It may mean that they're too busy to get back to you even if they're interested. It may mean that they've been reassigned and someone else is now covering that topic. Maybe the email address didn't work.
I've been told by hosts and reporters that it can take six follow-ups to get a story. Be polite but be persistent. And if the answer is "no," ask why. Was it wrong for them or their paper/show? Off season? Similar to something they've recently done?
You can learn a lot by asking why and listening. (Hint: Never call to follow up late in the afternoon, when reporters are usually on deadline.)

Match your pitch to what's in the news
Has there been a flood? If you sell disaster recovery services for small businesses, pitch stories about clients who have bounced back—with your help—after a flood. Is it spring? Now is a good time to pitch a story about professional organizing services or mobile shredding to help with office "Spring cleaning."
For best results, be at least a month or more in advance of predictable seasons and holidays. For breaking news tie-ins, try to be within 24 hours, or it may be old news. The 24/7 news cycle means there is a lot of time and space to fill—reporters are always looking for hot related items.

Answer, show up, deliver
Woody Allen said, "Half of life is showing up." Showing up is 100% of dealing with the media. Never cancel an interview unless you're in the hospital.
If you're booked to be on radio or TV, get there early. Be ready to deliver a personal, entertaining, reader-valuable, and benefit-rich story. Remember that the media isn't there to give you free publicity. The media exists—and gets to remain in business—only when they entertain and inform their listeners.
If you don't present information that entertains or that can be used immediately by listeners to solve a problem that matters to them, readers or listeners will walk away—and might not come back. Entertain and inform, and you'll be asked to return.

Build relationships
It's not over when the interview ends. Reporters are always looking for good information and good sources. You can become a subject-matter expert by letting reporters know you are available any time they need an expert opinion on your area of specialty.
When you come upon a good story idea, an interesting fact or a connection you can make for the reporter with another person, offer to help. You'll become a reliable source, and see yourself quoted again and again.
Combine the above elements, and let it simmer. You'll see your PR success begin to rise in no time.

Gail Z. Martin owns DreamSpinner Communications (www.DreamSpinnerCommunications.com) and has over 20 years of corporate and nonprofit experience at senior-exec levels. Reach her via "gail at dreamspinnercommunications dot com."

Ten Commandments of a Press Release

2007-09-10T07:16:00.000-07:00

by Bill Stoller, PublisherPublicity Insider

In baseball, it's said that you know an umpire is top-notch when you never notice his presence. If he's doing his job, he won't call attention to himself in any way. It's much the same for the writer of a press release. When the recipient of a release focuses only on its content -- and not on its creation -- the writer has succeeded. With that in mind, here's The 10Commandments of Press Releases:

1. Thou Shalt Be Professional. No goofy fonts, rainbow paper or silly gimmicks. Even lighthearted press releases represent a communication between one professional and another.

2. Thou Shalt Not Be Promotional. If you can't get enough objective distance from your company to write a press release that's not filled with hype and puffery, hire someone to write it for you.

3. Thou Shalt Not Be Boring. Even the driest subject matter allows for some sparks of creativity. Journalists like knowing that there's a human being communicating with them, not some corporate robot.

4. Thou Shalt Be Brief. Learn to cut out extraneous words. Keep your sentences short. Include only the points necessary to sell the story. The well-crafted one page press release is a thing of beauty.

5. Thou Shalt Know Thy Recipient. A features or lifestyle editor is a very different creature from a city desk editor. If you're promoting the opening of a new winery, the food and wine editor may be interested in all the details about what kind of aging process and wine press you're using. The city desk editor just wants to know when the grand opening is and what's going to happen there.

6. Thou Shalt Use The Proper Tense. When writing a hard news release -- a contract signing, a stock split, a major announcement, etc.) use the past tense (Acme Industries has changed its name to AcmeCo, the company announced today...) When writing a soft news release -- a trend story, a personal profile,etc. -- use the present tense (Jane Smith is one of the best marathon runners over 40. She's also blind. Thanks to new technology from AcmeCo, Jane is able to...).

7. Thou Shalt Think Visually. A press release is more than words -- it's a visual document that will first be assessed by how it looks.I'm referring to more than font size or letterhead. I'm talking about the actual layout of the words. Whether received by mail, fax or e-mail, a journalist -- often unconsciously -- will make decisions about whether to read the release based on how the release is laid out. Big blocks of text and long paragraphs are daunting and uninviting. Short paragraphs and sentences make for a much more visually inviting look.When writing a non-hard news release, I often use a simple formula -- the lead paragraph should be one or two sentences at most. The next paragraph should be very, very short.Like this.

8. Thou Shalt Tell A Story. How to arrange the facts of a hard news release is pretty much cut and dried. The old "who, what, when, where and how" lead and "inverted pyramid" concepts still hold. (Rather than engage you in a course in basic newswriting, I'll direct you to a really good discussion of what the invertedpyramid is.

Check out:http://www.poynter.org/column.asp?id=52&aid=38693. So let's focus on a soft news release.

The trend story, the feel-good company story, the "gee-whiz, I didn't know anyone was doing that!" release. The difference between these releases and the hard news release is simply a mirror of the difference between a feature story in, say, the entertainment section of your newspaper and the breaking news report on page one. The hard newsstory is about cold, hard facts (A mudslide closed portions of Interstate 70 last night, causing massive delays). A feature article about the guy who spends all day looking at seismograph readouts trying to predict where the next mudslide will occur will be very different. It's likely to be in present tense, it won't load all the facts upfront and it will be designed to draw the reader deep into the text. It is, in short, all about storytelling.Here's the formula I use for these kinds of releases. I call it the 3S approach -- Situation/Surprise/Support.The first paragraph sets up the situation. The second paragraph reveals the surprise. The third paragraph supports the claim made in the second paragraph.One very typical 3S is discussing a common problem in the first paragraph (For centuries, people have accepted memory loss as an inevitable result of aging.) The "surprise" paragraph announces the solution to the problem (But one local man says he's ready to prove the medical establishment wrong.) The "support" paragraph then tells the story. (John Smith, an Anytown entrepreneur, sayshe's found the key to retaining a strong memory function far into old age. His "Memory Maker" software is based on ancient Chinese texts that were used more than 2000 years ago to...)Another 3S -- let's revisit our mudslide watching friend. How would you start his story using this method?While John Smith's colleagues at the National Atmospheric Center are watching the skies for signs of lightning and tornadoes, his attention is focused elsewhere.John Smith is listening to the mud.As the Chief Mudslide Analyst at the NAC, Smith spends his days glued to a seismograph, eyes and ears peeled for the telltale signs on an impending slide.Along with the 3S in action, I also followed the 7th Commandment. That really short second paragraph is a visual grabber, and will keep the journalist reading right into the meat of the release.

9. Thou Shalt Not Bear False Witness. This may seem an obvious point, but it always bears repeating.Tell the truth.Don't inflate, don't confabulate, don't exaggerate. Don't twist facts, don't make up numbers, don't make unsubstantiated claims. Any decent journalist will be able to see right through this. If you're lucky, you're release will just get tossed out. If you're unlucky, you'll be exposed.It's a chance not at all worth taking. Make sure every release you write is honest and on the level.

10. Thou Shalt Know Thy Limitations. Not everyone can write a press release. A good feature release, in particular, isn't an easy thing to craft. If you just don't feel like you have the chops to get the job done, hire a professional.One last tip: right before you start writing your release, spend an hour or two reading your daily paper, paying special attention to stories similar in feel to yours. Immerse yourself in how the pros do it and you'll be in the right frame of mind to tackle the job! To view professional press releases updated daily, go to:http://www.publicityinsider.com and click on the "Press Release Gallery"

Eleven Mindset - " Mindset ", John Naisbitt, 2006

2007-07-18T19:40:00.000-07:00

While many things change, most things remain constans
The Future is embeded in the present
Focus on the score of the game
Understaneding how powerful it is not to have to be right
See The Future as a picture puzzle
Don't get so far ahead of the parade that people don't know you're in it
Resistance to change falls if benefits a real
Things that we expect to happen always happen more slowly
You don't get result by solving problems but by exploiting opportunities
Don't add unless you substract
Don't forget the ecology of technology

Ketika PR Mampu Menembus Dunia Maya

2007-06-21T22:10:00.000-07:00

RESENSI BUKU

Ketika PR Mampu Menembus Dunia Maya

Judul Buku : Cyber Public Relation

Penulis : Bob Julius Onggo

Penerbit : Elex Media Komputindo, Jakarta 2004Tebal : xvii + 220 halaman

Tak dapat dipungkiri, kehadiran Public Relation (PR) sangat membantu proses dalam memperoleh good will atau kesan positif dari masyarakat luas akan keberadaan sebuah perusahaan atau instansi yang dinaunginya baik negeri maupun swasta. Begitu sebaliknya perusahaan atau instansi tersebut nampaknya juga sangat membutuhkan keberadaan PR, sehingga tampak keduanya tak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya peran PR pada prinsipnya menghubungkan atau sebagai media/jembatan antara perusahaan dengan publiknya. Selain itu, PR juga merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang menunjang keberhasilan kebijakan dengan menjelaskan, menginformasikan atau mempromosikannya kepada publik sehingga tercipta saling pengertian dan etiket baik.Akan tetapi perkembangan dunia PR di Indonesia hingga awal tahun 2003 kemarin masih belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Pasalnya, hampir sebagian besar aktivitas/kegiatan PR masih dilakukan dengan menggunakan metode konvensional. Hasilnya, tak jarang ketika dalam melakukan peran, fungsi dan tujuannya, PR seringkali membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu berbagai kebutuhan yang menunjang kegiatannya pun harus sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Dilihat dari segi waktu dan tenaga, tentu saja hal ini bisa dikatakan kurang efektif dan efisien. Sementara kebutuhan akses informasi juga seakan menuntut cepat. Melihat kondisi demikian, PR seakan dituntut untuk selalu dapat menerobos segala tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan impian perusahaan/instansi bersangkutan.Namun sekarang, seiring berjalannya waktu perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) juga semakin canggih. Tak jarang dari kemajuan Iptek yang ada, seringkali menawarkan solusi dengan memberi kemudahan akan setiap kesulitan yang dihadapi dalam melakukan aktivitas pekerjaan termasuk PR. Salah satunya media komputer yang dilengkapi dengan internet. Sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap manfaat teknologi seperti internet sampai saat ini masih minim. Hal ini terbukti dari cukup banyaknya perusahaan yang memiliki informasi dan ditaruh di dalam situs webnya, namun terkubur dalam kuburan informasi supercepat di dunia maya Karena kurang atau tidak ada yang mengunjunginya. Untuk itu, sungguh sayang sekali apabila kemudahan dari fasilitas ini hanya dilewatkan begitu saja.Media internet semula tidak dirancang untuk kepentingan komersial, namun sebagai alat komunikasi untuk menyebarluaskan informasi. Inilah kunci keberhasilan suatu bisnis di internet jika mengingat tujuan semula media internet diciptakan. Dengan kemampuan menyesuaikan tujuan media internet seperti semula, pada dasarnya kita bisa memanfaatkan sebagai media PR dan bisnis. Untuk mencapai hal itu, tentunya dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi sehingga kepercayaan massa dapat tercipta dan melibatkan hubungan yang saling memberikan manfaat dengan target public.Melalui buku berjudul Cyber Public Relation dalam starteginya membangun dan mempertahankan merek global di era globalisasi lewat media online, kiranya pas dalam menjawab problem sosial yang ada terutama dalam perkembangan dunia PR. Dengan memanfaatkan media online dalam hal ini internet diharapkan segala pekerjaan PR dapat dengan cepat dan mudah untuk diselesaikan. Tidak hanya itu, pengarang buku yang juga selaku Konsultan Pemasaran dan PR online, Bob Julius Onggo, memandang betapa banyak manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan dunia maya sebagai salah satu alat dalam melangsungkan tugas dan mencapai tujuan. Menurutnya, di era yang serba digital seperti sekarang ini, sayang sekali apabila PR hanya berpangku tangan dan terkagum tanpa dapat memanfaatkan semaksimal mungkin. Melalui media inilah terbentuk suatu tren baru, suatu bentuk PR baru yang bisa disebut Cyber Public Relation atau disingkat dengan E-PR.Lebih dari itu, buku yang mampu mengundang komentar positif dari banyak praktisi ini juga mengupas tentang manfaat yang dihasilkan melalui E-PR. Dengan E-PR kita dapat melewati batas penghalang dan langsung dapat menyampaikan pesan-pesan korporat kepada target public, tanpa bergantung kepada reporter/wartawan atau bahkan editor untuk ditayangkan di media cetak demi membangun citra perusahaan. Selain itu, potensi-potensi besar juga akan kita dapatkan diantaranya komunikasi konstan yakni internet diibaratkan satpam atau sekretaris yang tidak pernah tidur selama 24/7 (24 jam x 7 hari) dengan potensi target public seluruh dunia. Internet juga akan memungkinkan publiknya untuk merespons secara cepat dan serta merta akan semua permasalahan dan pertanyaan dari para prospek dan pelanggan. Sedangkan untuk pasar global, internet secara otomatis telah menutup jurang pemisah geografis (kecuali psikologis) setelah kita terhubung ke dunia online. Konkretnya, kita akan dapat langsung berkomunikasi dengan pasar di Arab Saudi, investor di Swedia dan mitra bisnis di California dengan biaya yang sangat minim.Keuntungan lain yang akan didapatkan dengan menggunakan internet yakni terciptanya komunikasi dua arah. Komunikasi antara organisasi dan publik merupakan tujuan utama aktivitas E-PR karena aktivitasnya ini akan membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan saling bermanfaat yang tidak dapat dilakukan langsung oleh media offline. Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan pun tergolong lebih hemat bila dibanding pengeluaran iklan, karena tidak membutuhkan stationery atau biaya cetak. Dan terakhir interaktif. Sangat interaktifnya internet membuat kita dapat langsung memperoleh feedback dari pelanggan atau pengunjung situs web. Dengan demikian, kita bisa tahu keinginan dari publik sehingga tidak perlu lagi menebak-nebak.Pada dasarnya fokus utama E-PR oleh Bob Julius O. dijelaskan yakni membidik media online, seperti halnya media berita tradisional yang juga memiliki status online tersohor dan publikasi berorientasi web baik itu untuk kalangan konsumen maupun bisnis. Akan tetapi, jika tidak digabungkan dengan agen PR offline untuk meningkatkan liputan berita, aktivitas E-PR juga dapat dimaksimalkan untuk menggunakan penyampaian elektronik kepada organisasi media lokal, nasional, regional dan internasional. Dalam hal ini juga bisa termasuk penyampaian Press Release dan dokumen-dokumen penunjang di web baik di situs web korporat maupun di situs web mitra atau untuk industri sejenis atau complimentary (pelengkap). Selain itu, fokus lain E-PR adalah agar produk atau bisnis yang ditawarkan dapat disebutkan di bagian artikel editorial yang ada di situs web atau ezine lain yang terkenal.Buku ini tergolong menarik dan patut dibaca terutama oleh kalangan bisnis terlebih praktisi PR, karena selain satu-satunya buku pertama yang mengkaji tentang PR di dunia maya dan sengaja dikemas secara menarik oleh sang pangarang, juga dilengkapi dengan trik-trik dalam membangun sebuah brand melalui internet dan etika ber-email dalam E-PR. Sementara itu, dalam buku yang juga diwarnai dengan gambar dari beberapa situs web agar tidak membuat jenuh pembaca, juga mengkaji tentang hubungan antara E-PR dan E- Mail. Email tidak dapat lepas dari dunia bisnis maupun gaya hidup apalagi dalam konteks E-PR. Mengingat email juga merupakan sarana yang efektif untuk membangun dan meruntuhkan reputasi. Tak dapat dielakkan lagi, bisa dikatakan hampir semua perusahaan yang ingin menekan biaya komunikasi pasti akan menggunakan email sebagai alat komunikasi membangun komunitas online, menjual produk, dan menyediakan customer service yang baik.Lebih jauh, hampir saja penulis tak dapat menemukan sisa lemah dari buku ini, pasalnya sedemikian rupa pengarang menjelaskan sedetail mungkin sampai dengan tahap-tahap yang harus dilalui termasuk bagi para pemula. Akhirnya, antara kondisi mau dan tidak mau kita harus mengakui bahwasanya Cyber PR merupakan fenomena yang tidak terelakkan karena publik yang ada berkembang semakin luas dan tak terbatas. Meminjam kata-kata Christovita Wiloto, SE., MBA., seorang Managing Partner Power PR, kehadiran buku bertajuk dunia maya untuk kalangan bisnis dan praktisi PR telah mampu membuka paradigma tentang bagaimana berkomunikasi dan ber-PR. Karena pada dasarnya peran PR bukan saja secara fungsional berada di bawah Manager, melainkan pada setiap fungsi front liners dan Senior Executives sehingga dapat menghasilkan Corporate PR yang efektif. Selain itu, Cyber PR juga merupakan media yang sangat membantu penyebarluasan PR dalam era globalisasi. Selamat membaca!Erna YuliatiPenulis adalah Mahasiswa Public Relation Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Sumber: http://www.penulislepas.com/

Ihwal Menggugat Pers

2007-06-21T22:01:00.000-07:00

Many libel suits are filed by persons who were not actually libeled, but who are angry about unfavorable but true (and thus nonlibelous) publicity (Overbeck, "Major Principles of Media Law", 2003).
Pengamatan Wayne Overbeck, pakar dari California State University, Fullerton, juga anggota "the California Bar" ini, mestinya reliable (dapat dipercaya/diandalkan). Buku Major Principles of Media Law sendiri telah dicetak hingga edisi ke-14 dan sudah disesuaikan dengan kasus aktual selama 12 tahun terakhir.<>
Kita sadar sistem hukum media kita tak persis sama dengan Amerika Serikat (AS). Namun, intinya di sini adalah perbandingan dan upaya memetik pelajaran dari filosofi kebebasan pers dan berekspresi sekaligus perlindungan terhadap kepentingan publik. Apalagi gugatan terhadap pers tiba-tiba marak belakangan ini, khususnya gugatan defamation (fitnah, pencemaran) terkait berita yang diklaim tak sesuai fakta, lalu diikuti tuntutan ganti rugi.

Definisi dan perlindungan
Overbeck membuat ringkasan berupa daftar unsur-unsur yang melekat pada sebuah pernyataan (pers) untuk mengategorikannya sebagai pencemaran. Satu, pernyataan itu harus sungguh-sungguh defamatory artinya (sering) bertujuan merusak reputasi seseorang. Dua, mengidentifikasi siapa korban yang ia rencanakan sebagai target, entah dengan menyebut nama atau dengan berbagai cara penggambaran lain yang juga dimengerti oleh orang-orang di luar atau selain korban. Tiga, dikomunikasikan, entah melalui media cetak atau penyiaran yang setidaknya didengar atau dilihat oleh satu orang lain di luar si korban dan pembuat pernyataan. Empat, dalam banyak kasus, harus jelas terdapat sebuah unsur kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan (fault). Mahkamah Agung AS telah memutuskan dalam kasus-kasus menyangkut kepentingan/keprihatinan publik diharuskan adanya bukti bahwa sebuah kebohongan telah disebarkan dan suatu media (massa) bersalah karena niat jahat yang riil atau setidaknya karena kecerobohan dalam memublikasikannya. Lima, jika sang korban tidak dapat membuktikan adanya niat jahat yang riil, haruslah ada bukti dari kerusakan-kerusakan (yakni, kerugian yang mungkin dikompensasi dalam bentuk uang).
Jika kategori "pencemaran" membutuhkan paling sedikit empat dari lima elemen tersebut, ternyata untuk menghadang gugatan terhadap pers dalam hal itu hanya dibutuhkan 1 dari unsur-unsur berikut yang disebut legal defenses untuk proses kerja pers. Satu, kebenaran; pernyataan mana pun yang secara substansial benar dilindungi hukum! Mereka yang menggugat media umumnya harus menanggung the burden of proving falsity (beban untuk membuktikan kepalsuan). Apalagi disadari, semakin korup suatu pihak (entah karena kekuasaan atau kekerasan), makin besar kemampuan mereka menghalangi pers untuk memperoleh data rinci. Penggugat mesti membuktikan tidak hanya pemberitaan pers itu adalah salah, tetapi juga merupakan akibat kecerobohan atau niat jahat yang riil. Pada tahun 1997, hakim di Houston membatalkan kemenangan awal sebuah perusahaan yang menuntut Wall Street Journal dengan tuduhan laporannya menyebabkan kebangkrutan, senilai sekitar dua ratus juta dollar, karena terbukti perusahaan itu menahan bukti-bukti penting yang mestinya dulu memperkuat laporan Wall Street Journal.
Dua, hak-hak istimewa (privilege) bahwa laporan-laporan yang akurat tentang proses di badan legislatif, pengadilan, dan cabang eksekutif, serta berbagai dokumen pemerintah dilindungi hukum meski terkesan libelous (mencemarkan). Tiga, pernyataan opini tentang performance dari figur yang menjadi pusat perhatian orang banyak dan media (misalnya, politikus, aktor, olahragawan, dan selebritis) dilindungi di bawah the common law fair comment defense, sekaligus oleh The First Amendment.
Sebenarnya isi Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah menunjukkan filosofi yang sama. Pasal 5 Ayat (1) UU Pers dengan jelas menyatakan, kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ayat (2) menyebutkan pers wajib melayani hak jawab, yakni hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberi tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 Ayat 11). Begitu pula, Pasal 5 Ayat (3) mewajibkan pers melayani hak koreksi. Jika pers melanggar pasal-pasal tersebut serta kode etik jurnalistik (Pasal 7), ia dapat digolongkan melakukan fitnah atau pencemaran karena tidak melakukan pekerjaan jurnalistik secara profesional!
UU Pers juga memiliki legal defenses yang melindungi pers dari gugatan yang tidak cukup beralasan. Bersama dengan Pasal 3 dan 4, Pasal 6 secara detail menjelaskan peranan pers untuk (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Kembali pada perbandingan dengan uraian Overbeck di atas, UU Pers kita memang perlu memiliki pasal tentang pencemaran yang cukup detail sehingga berbagai kasus tidak lagi harus ditarik ke produk hukum lain karena tidak secara jelas diatur dalam UU Pers. Ini juga catatan penting untuk menguatkan UU Pers menuju posisi Lex Specialis.

Badan pemerintah
Overbeck kemudian menyatakan bahwa badan-badan pemerintah di AS tidak mungkin bisa mengajukan gugatan terhadap pers (meski pegawai pemerintah sebagai individu dapat melakukannya jika reputasi pribadinya dirusak oleh pemberitaan pers). Landasan filosofi di belakangnya kurang lebih: uang rakyat tidak boleh digunakan untuk menggugat kebebasan masyarakat mendapatkan dan mendiskusikan informasi!
Filosofi ini mestinya berlaku juga untuk perusahaan atau institusi yang berada di bawah manajemen badan pemerintah kita, seperti BPPN, misalnya, atau yang mendapat suntikan dana pemerintah (baca: uang publik). Bahwa ada ketidakpuasan terhadap pemberitaan pers, tentu seharusnya ditindaklanjuti dengan hak jawab dan pengaduan kepada Dewan Pers sebagaimana diatur pada Pasal 15 UU Pers. Adanya mekanisme dan proses lanjutan seperti ini yang membuktikan bahwa suatu pemberitaan pers tidaklah bersifat "final". Semakin cepat hak jawab disampaikan, dalam ilmu komunikasi, umumnya semakin efektif (hal mana tergantung betul dari kemampuan atau kelemahan pihak tertentu melakukan analisis).
Akhirnya, artikel ini harus ditutup dengan pesan bahwa pers tidaklah untouchable! Mereka yang terbukti tidak melakukan journalism work dan memang punya niat jahat riil melakukan pencemaran, pantas dihukum! Namun, Overbeck segera mengingatkan bahwa kekhawatiran terhadap gugatan pencemaran sering menyebabkan wartawan melakukan self-censorship yang berakibat menghalangi hak publik mendapat informasi! Tambahan lagi, menurut Overbeck, banyak gugatan itu diajukan oleh orang- orang yang sadar bahwa, menilik materi gugatan mereka, hanya terdapat kesempatan kecil saja untuk-pada akhirnya-memenangkan perkara tersebut. Barangkali ini relatif terkait dengan upaya melemparkan kesalahan pada pihak lain atau sekadar mau "menunjukkan siapa saya/kami". Pengadilan, pers, dan publik kita kini sedang belajar menghadapinya!
Effendi Gazali Staf Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UISumber: Kompas Cyber Media

"E-Public Relations: Memasyarakatkan Kegiatan Kehumasan di Dunia Internet"

2007-06-07T20:31:00.000-07:00

oleh: Prayitno
Kegiatan kehumasan di sebuah perusahaan menjadi sebuah keharusan untuk membangun citra perusahaan. Kehumasan dipahami menjadi sebuah senjata ampuh untuk mempengaruhi opini publik kepada perusahaan, tetapi kendala terbesar dalam perkembangan Kehumasan di Indonesia adalah kesalah pahaman para pembuat keputusan di perusahaan dalam menanggapi kegiatan kehumasan. Banyak yang berpikir bahwa kehumasan hanyalah memajang wanita cantik sebagai pegawai humas yang pandai berbicara mewakili perusahaan. Padahal fungsi humas jauh lebih berarti dari sekedar jual tampang dan pandai berbicara.
Mengutip pepatah asing yang mengungkapkan fungsi kehumasan di sebuah perusahan,
If I tell you I am handsome and exciting, that is advertising
If somebody else tells you I am handsome and exciting, that is sales promotion
If you come and tell me you have heard I am handsome and exciting, that is public relations
Dalam kutipan ini jelas terlihat fungsi humas untuk mempengaruhi opini publik terhadap perusahaan merupakan tugas penting seorang pegawai kehumasan. Seorang humas wajib mampu membuat sebuah program kehumasan yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Program kehumasan terbagi pada segmentasi program itu sendiri, yaitu :
Customer Relations
Employee Relations
Community Relations
Government Relations
Media Relations
Masing-masing target market mempunyai kepentingan yang berbeda-beda pada perusahaan dan hubungan baik dan citra baik yang patut dibangun dan dijaga oleh kegiatan kehumasan pada setiap stakeholder perusahaan.
E-Public Relations Sebagai Sebuah Kampanye Kehumasan
Istilah E-public relations mungkin masih sulit dicerna bagi para praktisi Kehumasan Indonesia. E-public relations adalah kegiatan kehumasan yang dilakukan di dunia Internet. Seluruh kegiatan kehumasan dapat dilakukan didalam internet dari mulai melakukan kegiatan publikasi sampai melakukan customer relations management juga dapat dilakukan di Internet.
Malah kegiatan kehumasan bisa lebih fleksibel dari yang dilakukan di dunia nyata, ketika program kehumasan konvensional mengeluarkan budget hampir ratusan juta dalam sebuah perusahan besar, jika program tersebut dilakukan melalui Internet akan jauh lebih murah.
Apa saja yang bisa dilakukan Humas dalam melakukan kegiatan kehumasan di Internet..??
1. Publikasi
Kegiatan publikasi yang di lakukan Humas dalam internet dapat dilakukan dengan jalan mengikuti mailing list-mailing list yang sesuai dengan target market perusahaan kita. Banyaklah menuliskan tulisan berupa artikel, press release mengenai perusahaan anda dalam milis tersebut. Dengan begitu seluruh anggota milis akan kena terpaan publikasi yang telah Humas lakukan.
Selain mengikuti mailing list yang sesuai dengan target market perusahaan, humas juga harus secara berkesinambungan memproduksi e-newsletter kepada member website perusahaan anda. Tetapi, jangan sekali-kali melakukan spamming terhadap pengguna internet, karena dengan melakukan spamming maka kredibilitas perusahaan anda akan hancur. Karena spamming adalah kegiatan berkonotasi negatif bagi pengguna internet, spamming bisa dikatakan sebagai kegiatan yang memaksakan kehendak dalam memberikan informasi. Jalan yang paling aman adalah mengirimkan newsletter pada anggota website anda yang secara sukarela mendaftarkan alamat emailnya untuk dikirimkan informasi tentang perusahaan anda.
2. Menciptakan Berita (Media Relations)
Untuk menjaga hubungan baik dengan wartawan dapat dilakukan melalui email, jika seorang humas mempunyai database alamat email seorang wartawan akan lebih sangat mudah dalam mengirimkan siaran pres. Jika perusahaan anda mempunyai siaran pres yang butuh disampaikan dengan segera, anda tinggal sekali "click" maka siaran pres anda akan langsung sampai di meja wartawan.
Untuk tetap menjaga hubungan baik, anda bisa menyapa wartawan tersebut lewat email menanyakan kabar wartawan tersebut dan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Malah jika anda sudah sangat akrab dengan wartawan tersebut anda dapat melakukan wawancara / konferensi dengan menggunakan Instant Messenger seperti Yahoo Messenger, ICQ, atau yang lainnya.
Keuntungan melakukan kegiatan media relations dengan Internet adalah anda sebagai seorang humas sangat memudahkan para kuli tinta tersebut melakukan pekerjaannya. Bayangkan jika mereka harus melakukan wawancara dengan mendatangi kantor anda, akan membuang waktu perjalanan yang cukup lama. Tetapi jika melakukan wawancara dengan melalui Instant Messenger, kerja para wartawan akan lebih mudah, hanya duduk di meja mereka, login, dan langsung dapat wawancara. Hasil wawancara langsung dapat dirangkum dalam bentu teks yang dapat diformat dalam MS word.

Media Internet & PR - KEUNTUNGANNYA?

2007-06-07T20:26:00.001-07:00

Oleh Bob Julius Onggo
Benar sekali aktivitas PR banyak diuntungkan dengan adanya media internet, namun saya tidak mengatakan bahwa internet mengganti media PR. Internet hanyalah salah satu dari sekian banyak media yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku PR yang kenyataannya di Indonesia sekarang ini belum dimaksimalkan.
Saya berharap mudah-mudahan para pelaku PR di tanah air kita akan memaksimalkan media internet agar turut memberikan kontribusi dalam membangun citra suatu perusahaan.
Coba saja lihat melalui teknologi internet, para praktisi PR mampu langsung menjangkau audiens mereka tanpa harus diintervensi oleh para penyunting naskah maupun para reporter yang bertindak sebagai penjaga pintu dan yang melakukan sensor terbitnya suatu informasi.Beberapa hal ini dapat terjadi apabila Anda mengirimkan press release kepada beberapa media tercetak yaitu seperti ini mereka :
Mengabaikannya - yang kenyataannya sering kali terjadi kalau tidak diberi sesuatu.
Syukur-syukur mencetaknya secara full.
atau hanya mencetaknya sebagian-bagian, tanpa diberi komentar tambahan.
Mencetak sebagian, lalu menambahkannya dengan komentar mereka atau disatukan dengan komentar kompetitor Anda sehingga menjadi suatu cerita hasil ramuan.
Mencetak sebagian, lalu ditambahkan dengan komentar para analis yang bakal mengubah perspektif tulisan Anda.
Mencetaknya sebagian kemudian disatukan dengan laporan yang dibuat oleh kompetitor, sehingga akhirnya inti pesan Anda akan hilang.
Menghapus pesan-pesan inti yang padahal akan mendukung pokok-pokok utama dari artikel Anda.
dan segala kemungkinan lain yang bisa terjadi.
Jadi lihat deh, dari semuanya hanya satu yang bernada positif semuanya negatif.Kemungkinan-kemungkinan di atas hendaknya menjadi alasan bagi Anda untuk berbicara langsung kepada audiens Anda, dan media internet dapat digunakan. Dan untuk lebih meyakinkan Anda akan hal-hal di atas tadi, coba saya akan ambil suatu kasus studi dari luar.Suatu press release yang pernah dikirim oleh AOL (America Online), suatu perusahaan internet yang pernah mengakuisisi Time Warner, memiliki 1300 kata dan juga memasukkan kalimat pernyataan langsung yang diucapkan oleh presiden AOL, Steve Case dan untungnya artikel di dalam press release tersebut diterima secara full.Namun oleh pihak Reuter yang juga merasa bahwa artikel ini sangat pantas diterbitkan dan penting untuk diberitahu, memotong sebagian, dan pernyataan langsung yang diucapkan oleh presiden AOL dihilangkan dan akhirnya hanya dimunculkan sebanyak 410 kata-kata saja, jadi kurang dari sepertiga cerita semula.Apakah para pembaca Reuter mendapatkan penyajian informasi yang lengkap menurut sudut penilaian AOL? Tentu tidak bukan. Apakah komunitas investasi bakal mengerti sepenuhnya hasil dari suntingan para penjaga gawang media tercetak itu? Jelas kurang bukan?Di atas adalah sekadar kasus dari luar, tentu ini dapat digunakan sebagai gambaran dari hal yang dapat terjadi di Indonesia.
Dengan media Internet apa yang dapat dilakukan oleh para pelaku PR?Banyak.Pertama misalnya, audiens pasar Anda bisa mengakses semua press release yang dikeluarkan melalui banyak dari media online. Hanya dengan melakukan beberapa pencarian keyword di situs pencari, mereka dapat memperoleh semua press release yang memenuhi kriteria kebutuhan mereka. Kita akan melihat saatnya media di Indonesia juga akan menaruh banyak perhatian pada media online. Itulah sebabnya suatu perusahaan harus segera memanfaatkan media promosi seperti situs pencari. Dan pastikan orang mudah mencari Anda lewat situs pencari.Kedua, para pembaca Anda dapat mengakses press release yang Anda keluarkan dan taruh di situs web korporat. Dan hal itu sering juga dilakukan oleh banyak perusahaan kelas dunia juga. Jadi jika Anda tidak mengikuti taktik ini, maka Anda memberikan peluang bagi pesaing Anda untuk mendahului inisiatif perusahaan Anda.Yang ketiga, Anda pun dapat membuat mailing list dari para pelanggan Anda. Ini merupakan perangkat elektronik yang dapat mengirimkan (secara broadcast) kepada para pelanggan Anda yang memiliki email namun atas dasar permission dari setiap pelanggan. Banyak dari pemilik email benci terhadap junk mail. Maka aturannya untuk online etiquette, atau yang disebut "netiquette" adalah "Informasi yang diminta adalah yang dihargai." Ikuti aturan ini, karena kalau tidak dan mereka kesal, mereka dapat mengatakan kepada 30.000 orang hanya dengan beberapa klik saja.Langkah-langkah di atas hanyalah beberapa contoh untuk dapat menciptakan hubungan bisnis yang lama dan berkesinambungan lewat sarana komunikasi yang penuh respek ke publik. Mereka akan mengandalkan Anda sebagai sumber informasi yang mereka tidak bakal dapatkan melalui koran dan majalah harian tercetak.Lebih jauh hal ini dapat menghemat pengeluaran perusahaan sebaliknya daripada mencetak dan mengirim ratusan ribu press release lewat pos biasa.Akan tetapi, sekali lagi saya mengatakan bahwa strategi ini tidak dimaksudkan agar Anda mengira bahwa Anda harus mengabaikan media cetak. Media cetak memang tetap memiliki impact tersendiri. Masing-masing memiliki pengaruhnya, yaitu tetap sebagai saran yang penting untuk menyebarkan dan mendistribsukan berita. Kedua media tetap dapat memberikan kontribusi terhadap kredibillitas suatu perusahaan dan produk mereka. Kata-kata seorang reporter di media tercetak tetap memberikan banyak arti bagi suatu citra perusahaan dibandingkan ruang iklan di dunia maya.Namun walaupun demikian juga banyak para pelaku PR tetap melihat media online memiliki peluang banyak untuk menyebarkan dan sebaliknya memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Ada juga beberapa reporter berkeinginan agar semua press release dari banyak perusahaan ada di dalam suatu database online yang dapat diakses, sehingga pada waktu mereka misalnya mendapatkan pekerjaan untuk meliput suatu produk atau suatu perusahaan tertentu yang mereka tidak kenal atau mereka belum terbiasa, mereka dapat mencarinya terlebih dahulu lewat database online tersebut sehingga perspektif perusahaan tersebut tidak luntur. Mengingat mereka tidak ingin mengandalkan artikel yang ditulis oleh reporter lain karena kesalahan atau kerancuan bisa saja terjadi dan masuk ke dalam cerita yang dituangkan ke dalam media tercetak itu.
Pada hakekatnya pokok yang paling penting ingin saya tandaskan adalah bahwa teknologi baru memungkinkan kita semua termasuk para pelaku dan departemen public relations dan marketing communications untuk menjadi penerbit dari suatu informasi yang berkualitas yang membantu para pembaca menjadi pelanggan yang lebih berbahagia dan membuat para penanam modal (investor) lebih diuntungkan secara fair.
Bob Julius Onggo adalah Chief editor pada situs webnya, sekaligus sebagai pembicara di berbagai seminar dan forum pemasaran dan bisnis online, dan kolomnis tetap di majalah InfoNet sekarang InfoKomputer dan Bisnis Komputer serta artikelnya juga sering dimuat di Majalah Warta Ekonomi, majalah EbizzAsia juga artikelnya dijumpai di Majalah Profesi HRD serta di beberapa tabloid, surat kabar, dan majalah. Beliau juga sering menjadi pembicara tamu dari beberapa perusahaan maupun beberapa Universitas Terkemuka di Indonesia

Orasi Budaya Sri Sultan Hamengku Buwono X

2007-06-07T19:15:00.000-07:00

RUH YOGYAKARTA UNTUK INDONESIA: BERBAKTI BAGI IBU PERTIWI

Kraton Yogyakarta, 7 April 2007

LATAR BELAKANG

BAIT lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman:
“.....bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.....”,
seharusnya dapat menyentuh hati, menginspirasi pikiran dan
menggerakkan tindakan dari segenap anak bangsa untuk bangkit
“Berbakti Bagi Ibu Pertiwi” meraih kejayaaan bangsa.
Kini, di usia menjelang ke-62 tahun, Indonesia sudah menjadi Ibu
Pertiwi yang tua-renta, seakan kehabisan energi dan kehilangan masa
depannya. Indonesia, Ibu Pertiwi kita ini, dihancurkan oleh kepentingankepentingan
yang menjual harga diri kita sebagai bangsa. Entahlah,
mengapa kita menggadaikan negeri ini kembali ke kaum penjajah, yang
sepanjang sejarah sudah kita lawan bersama.
Sekarang ini, Ibu Pertiwi sedang tertatih-tatih sambil menangis di
tengah pertarungan global yang ketat dan keras. Kondisi ini terjadi, akibat
penderitaan beruntun yang menghantam wajah Negeri ber-Sang Saka
Merah-Putih ini. Memang, hidup penuh air mata seringkali menjadikan
kita kebal, mungkin karena hilang harapan atau bahkan tidak peduli,
sepertinya tidak ada yang perlu dipertaruhkan lagi.
Kini Ibu Pertiwi termenung sendiri, merana, menangis dan berdoa.
Bukan saja karena melihat anak-anaknya sedang bertikai tiada henti.
Tetapi, ia juga sedang mengandung bayi reformasi, yang belum juga
kunjung lahir dari rahimnya. Kita berdoa, semoga itu anak terakhir, dan
menjadi Parikesit dalam menapaki era baru seperti episode Mahabarata.
Sekaranglah saatnya kita tunjukkan, bahwa kita mampu bangkit
dari keterpurukan dan “Berbakti Bagi Ibu Pertiwi”, seperti John F.
Kennedy yang mengatakan: “Jangan bertanya apa yang sudah diberikan
bangsa ini kepada kita, tetapi tanyakan apa yang sudah kita berikan
terhadap bangsa ini” [1].
Now is the right time in “Devoting to our Mother Land ”.
RUH YOGYAKARTA UNTUK INDONESIA
KETIKA saya menerima gagasan akan digelar wacana tentang
Keistimewaan DIY [2], ada perasaan bangga, karena pemrakarsanya
adalah Kaum Muda, yang biasanya kurang peduli tentang hal-hal seperti
itu. Serta-merta saya seperti tergugah untuk merefleksi kembali peristiwa
hampir 80 tahun yang lalu, saat diselenggarakan Kongres Pemuda Ke-2.
Ketika itu Kaum Muda Indonesia telah melahirkan wawasan kebangsaan
dan mendorong percepatan menuju tercapainya Indonesia Merdeka.
Sejarah mencatat, Kongres itu melahirkan “Soempah Pemoeda”
yang terkenal dengan ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa:
Indonesia”, yang oleh Pemuda Yamin disebut “Roch Indonesia”.
Mungkin suasana inilah yang memberi inspirasi Kaum Muda Yogya saat
itu, perlunya menegaskan kembali “Semangat Keistimewaan Yogya”.
Barangkali sekarang ini ada kegayutannya jika menyebut “Ruh
Yogyakarta” dalam kontribusinya terhadap “Ruh Indonesia”. Setidaknya
dalam embrio gagasannya sudah terentang pada garis benang merahnya
pada aspek historis yang harus diisi dengan kearifan budaya yang digali
dari bumi sejarah Yogyakarta sendiri sejak menjadi Kota Revolusi dan
Ibukota Republik.
Sesungguhnya sudah lama, keinginan warga masyarakat untuk
memiliki regulasi yuridis yang memadai guna mengatur kompleksitas
predikat keistimewaan DIY, sebagai “Ruh Yogyakarta”. Tetapi sampai
sekarang kandungan “ruh” keistimewaan itu belum juga terwujud.
Dalam upaya menyusun penyempurnaan regulasi dalam rangka
keistimewaan DIY, setidaknya tiga “ruh” penting yang patut
dipertimbangkan. Pertama, pemahaman yang komprehensif tentang
sejarah DlY, baik sejarah masyarakat maupun pemerintahannya. Kedua,
perkembangan kekinian, dengan munculnya pro dan kontra di
masyarakat, di antara politisi dengan pandangan dan kepentingan
politiknya serta pakar sejarah dan ketatanegaraan. Ketiga, persoalan
status tanah-tanah di DlY yang belum mendapatkan kepastian hukum,
yang akan punya implikasi luas di masyarakat pada masa yang akan
datang.
From “the Soul of Yogyakarta” to enrich “the Soul of Indonesia ”.

MAKNA DAN SUBSTANSI KEISTIMEWAAN

HARUS diakui, jika kita memang belum final merumuskan secara
eksplisit tentang makna keistimewaan, maka adalah tugas kita bersama
untuk menegaskan makna tersebut, agar kita memiliki kesamaan prinsip
dan pemahaman. Padahal konstitusi telah mengamanatkan, bahwa
pengakuan atas Keistimewaan sudah secara jelas dan tegas dinyatakan
dalam UUD 1945 Pasal 18 beserta amandemennya. Demikian juga
dengan sejumlah UU mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
termasuk UU No. 32 Tahun 2004.
Tahta Untuk Rakyat
Peneguhan tekad Tahta Untuk Rakyat, demikian juga Tahta Bagi
Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, adalah komitmen
Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu
membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan
memihak rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks
keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan
dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Oleh karena itu,
Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam penyikapan Kraton yang
diungkapkan dengan bahasa sederhana Hamangku, Hamengku,
Hamengkoni.
Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan
keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam
konsep filosofis “Manunggaling Kawula-Gusti”. Keberadaan Kraton
karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton
agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan
keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan
terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa
Revolusi dulu.
The Substances of Yogyakarta Special Province are contained in
Article 18 of the Constitution 1945 and its amendments, as well as
contained
in several Laws including Law Number 32 Year 2004.
SIKAP SPIRITUAL-KULTURAL
PADA intinya, dalam kita membangkitkan semangat bangsa dari
krisis yang berkepanjangan ini, hendaknya kembali merevitalisasi
khasanah lama yang sudah terpateri dalam sejarah perjuangan bangsa,
karena di sana telah dengan lengkap memuat sumber moralitas, spirit
maupun “ruh” ke Indonesiaan. Demikian juga dalam merunut
Keistimewaan DIY, juga mengandung pesan dan penegasan terhadap
makna tersirat dalam dokumen sejarah yang tak terbantahkan. Bukankah
Bung Karno pernah berpesan: “Janganlah sekali-kali meninggalkan
sejarah?”.
Itulah sekelumit nilai-nilai substansial yang sejatinya menandai ciri
khas keistimewaan DIY berbeda dengan propinsi lain, yang ingin saya
titipkan kepada seluruh Rakyat. Semua uraian itu sesungguhnya adalah
sebuah renungan dan ajakan untuk mengkaji kembali sejarah keberadaan
Pemerintahan DIY beserta Masyarakatnya.
Selanjutnya setelah saya pertimbangkan secara mendalam dengan
laku spiritul memohon petunjuk-Nya, maka saya harus mengambil
ketegasan Sikap Spiritual-Kultural yang saya tuangkan dalam sebuah
Pernyataan Sejarah, sebagai berikut:
1. Dengan tulus ikhlas saya menyatakan tidak bersedia lagi
menjabat sebagai Gubernur/Kepala Daerah Propinsi DIY
pada purna masa jabatan tahun 2003-2008 nanti.
2. Selanjutnya saya titipkan Masyarakat DIY kepada
Gubernur/Kepala Daerah Propinsi DIY yang akan datang.
The Historical Statement of Sultan Hamengku Buwono X
as the Spiritual-Cultural StandPoint:
1. With all my heart and soul, I sincerely declare that I am not willing
to take hold of the Governor/Regional Leader of the Yogyakarta
Special Province on the next post-period of 2003-2008.
2. Furthermore, I entrust the people of Yogyakarta to the next
Governor/Regional Leader of the Yogyakarta Special Province.
SEBUAH RENUNGAN PESAN KESEJARAHAN
MAKA, guna menandai momentum Tasyakuran malam ini, saya
ingin membacakan sebuah Renungan dan Pesan Kesejarahan melalui
puisi “KESAKSIANKU”.
Dengan mengucap Bismillahhirahmannirahim
kuguratkan kesaksianku:
Sang Mandala berputar meninggalkan jejak-jejak sejarah
Tanpa berpaling berdasa warsa terlampaui
Zaman berganti mengikuti kala yang berganti
Hanya Dia yang tak terganti
Laa ilaaha’illallaah, Laa ilaaha’illallaah
Aku takkan bermakna tanpa mereka
Mereka yang memiliki arti
Mereka yang bersuara
Suara-suara yang jelas terdengar
Laa ilaaha’illallaah, Laa ilaaha’illallaah
Suara-suara itu kini makin keras terdengar
Bukan dari mulut semata, bukan dari kekosongan belaka
Suara-suara dari jiwa-jiwa yang ingin merdeka
Suara-suara kawula yang menyatu dengan alam raya
Allahu Akbar, Allahu Akbar
Itulah suara hati, suara nurani
dari mereka yang berjalan bersamaku
Guratanku adalah suara mereka
Jeritanku adalah jeritan mereka
Tangisku adalah tangis mereka
Ceriaku adalah ceria mereka
Hatiku adalah hati mereka jua.
Melalui Sikap dan Pernyataan serta Renungan dan Pesan seperti
itu, lewat guratan “Kesaksianku” ini, hendaknya “Ruh Yogyakarta” itu
diaktualisasikan dengan ruh baru, ruh kemajuan, ruh demokrasi yang
berkeadilan, sesuai akar budaya yang kita miliki dan tantangan masa
depan.
Berkaitan dengan Malam Tasyakuran ini, Anand Krishna
mengambil jalur penafsiran “Jangka Jayabaya” yang berbeda. Jayabaya
mengajak kita untuk mentransformasi diri, mengalahkan ketakutan.
Jangankan menantikan sosok “Herumukti”, seorang tokoh “dari langit”
yang bersenjatakan trisula, tombak tajam bermata tiga: kebenaran,
keadilan dan kejujuran, dia melihat Jayabaya berbicara mengenai
kerinduan akan penemuan jatidiri setiap manusia Indonesia, yang
sejatinya adalah kita-kita sendiri juga!
Tampaknya secara tematik ada relevansinya dengan acara malam
ini, di mana kita-kita sendirilah yang harus menangkap makna tersirat
dalam bait lagu perjuangan di awal tulisan ini: “Bangunlah Jiwanya,
Bangunlah Badannya” --membangun jiwa-raga guna “Berbakti Bagi
Ibu Pertiwi”.
Kraton Yogyakarta, 7 April 2007

KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT, HAMENGKU BUWONO X

[1] HB X, “Bangunlah Jiwanya-Bangunlah Badannya, Berbakti Demi Ibu Pertiwi”, Keynote
Speech, Simposium Nasional, National Integration Movement Forum Kebangkitan Jiwa Jawa
Tengah-Anand Krishna Centre Surakarta, Semarang, 23 Maret 2006.
[2] HB X, “Keistimewaan Yogya di Mata Kaum Muda”, Keynote Speech, Diskusi Panel,
Pusat Studi Masyarakat Yogyakarta, 8 Maret 2004.

2007-06-07T18:58:00.001-07:00

Damaiku, damaimu, damai kita

2007-06-07T00:35:00.000-07:00

Seandainya damai ada di mana-mana
Hidup akan menawarkan begitu banyak peluang dan kesempatan,
Tidak perlu ada korban sia-sia,
Tidak perlu ada waktu berlalu dengan percuma,
Tidak perlu ada harta terbuang tak berguna,
Tak perlu ada tangis tanpa makna,
Tak perlu kemanusiaan menjadi begitu terhina,
Seandainya...